PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak bermain-main dengan penyalahgunaan narkotika maupun pelanggaran hukum. Bahkan, ia menegaskan tidak akan segan mencopot hingga memberhentikan pejabat kepolisian, termasuk di level direktur maupun kapolres, apabila terbukti terlibat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Kapolda saat menghadiri forum “Duduak Basamo Kapolda Sumbar jo Insan Pers se-Sumatera Barat” di Restoran Suaso, Padang, Rabu (5/8) kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi profesi wartawan, pemimpin redaksi, serta jurnalis media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media daring dari berbagai daerah di Sumbar.
“Saya tidak akan memberikan toleransi. Jangan memberikan celah, apalagi berkaitan dengan narkoba. Saya tidak segan-segan menindak tegas, bahkan memberhentikan pejabat sampai level direktur maupun kepala kepolisian apabila terbukti terlibat,” ujar Irjen Djati di hadapan puluhan insan pers.
Pernyataan itu menjadi penegasan komitmen Kapolda yang baru menjabat tersebut untuk menjaga integritas institusi Polri sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sumbar.
Tak hanya menyoroti persoalan narkotika, pada kesempatan itu Kapolda juga menginstruksikan seluruh kapolres dan pimpinan satuan kerja di jajaran Polda Sumbar agar bertindak tegas terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari aktivitas pertambangan tanpa izin, kejahatan lingkungan, hingga berbagai bentuk kriminalitas yang meresahkan.
Menurutnya, kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional dan pelayanan yang berkualitas.
Selaku Kapolda Sumbar yang baru, Irjen Djati juga menegaskan keberhasilan kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa dukungan media massa. Ia menilai pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara kepolisian dan publik.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan-rekan media untuk berdiskusi, bersilaturahmi, dan membangun komunikasi demi kepentingan masyarakat Sumbar,” katanya.
Ia juga mengenang awal kariernya sebagai perwira pertama di Sumbar. Ia pernah bertugas di Polres Padang, kemudian menjadi Kapolsek Tanah Datar dan Kapolsek Payakumbuh sebelum melanjutkan karier di berbagai daerah hingga dipercaya menjabat Wakapolda Metro Jaya. Kini ia kembali ke Ranah Minang sebagai Kapolda.
Menurutnya, kembali bertugas di Sumbar memiliki makna emosional tersendiri karena daerah ini menjadi tempat awal perjalanan kariernya sebagai anggota Polri.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Widya Navies menyebut, hubungan pers dan kepolisian merupakan kemitraan strategis yang harus terus diperkuat.
Menurutnya, kepolisian menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan pers menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, serta penyampai informasi kepada publik. Meski memiliki fungsi berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pers dan kepolisian merupakan dua institusi yang strategis. Kami berharap komunikasi yang terbuka terus dibangun sehingga masyarakat memperoleh informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Widya.
Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, keterbukaan informasi publik di lingkungan Polda Sumbar semakin ditingkatkan sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun disinformasi.
PWI Sumbar, kata Widya, siap mendukung kemitraan yang profesional, konstruktif, dan saling menguatkan dalam koridor independensi masing-masing.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan langkah memperkuat komunikasi antara kepolisian dan media. Bidhumas Polda Sumbar berkomitmen membuka akses informasi seluas-luasnya agar setiap perkembangan penegakan hukum maupun pelayanan kepolisian dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan objektif kepada masyarakat. Forum “Duduak Basamo” ditutup dengan dialog terbuka antara Kapolda dan para jurnalis. Dalam diskusi tersebut, sejumlah pimpinan media menyampaikan berbagai masukan, kritik, serta harapan agar sinergi antara kepolisian dan insan pers semakin kuat, tanpa mengurangi fungsi kontrol media sebagai salah satu pilar demokrasi. (h/fzi)
