Mentawai Dibidik Jadi Sentra Ekonomi Biru Sumbar, Investasi Tambak Udang Rp7,2 Triliun Ditawarkan
JAKARTA, HALUAN – Pulau Mentawai mulai dibidik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu episentrum baru pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Bukan sekadar mengandalkan potensi perikanan tangkap, kawasan kepulauan itu disiapkan untuk melompat ke industri budidaya udang modern melalui pengembangan Integrated Shrimp Farming (ISF) atau kawasan tambak udang vaname terintegrasi.
Peluang tersebut mencuat setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Respons pemerintah pusat pun positif. Menteri KKP menilai kawasan yang diusulkan memiliki prospek untuk pengembangan budidaya udang skala industri dan langsung menginstruksikan jajarannya melakukan survei lapangan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, peluang investasi tersebut diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun, dengan kawasan pengembangan lebih dari 2.000 hektare dan potensi produksi sekitar 52.000–52.800 ton udang per tahun.
“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” ujar Mahyeldi seusai pertemuan dengan Menteri KKP dan jajaran di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (7/8/2026).
Bagi Pemprov Sumbar, pengembangan kawasan tersebut bukan semata mengejar produksi udang. Mentawai diarahkan menjadi bagian dari strategi besar ekonomi biru Sumatera Barat, yakni mengoptimalkan kekayaan laut dan pesisir untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi.
Mahyeldi sebelumnya menegaskan, potensi kelautan dan perikanan Sumbar harus dikelola secara optimal melalui pendekatan ekonomi biru, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini harus kita kelola secara berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi dalam kesempatan sebelumnya.
Konsep itu kini coba diterjemahkan dalam rencana pengembangan ISF Mentawai. Kawasan tidak hanya dirancang sebagai hamparan kolam tambak, tetapi sebagai ekosistem industri dari hulu hingga hilir.
Lokasi yang diusulkan berada di Pantai Timur Pulau Pagai Selatan, dengan luasan sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare.
Berdasarkan kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan tersebut dinilai memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung pengembangan tambak udang vaname. Di antaranya bentang pantai yang luas, topografi relatif landai dan karakteristik perairan yang dinilai sesuai untuk kegiatan budidaya.
Namun, kelayakan tersebut masih harus diuji melalui survei lapangan KKP. Aspek teknis, lingkungan hingga kesiapan infrastruktur menjadi bagian penting sebelum proyek masuk ke tahap berikutnya.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” kata Mahyeldi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, Syefdinon, mengatakan rencana pengembangan ISF mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat.
Bupati Mentawai bersama jajaran, kata dia, bahkan telah turun langsung ke lokasi untuk membangun komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting karena investasi dengan skala ribuan hektare tidak cukup hanya mengandalkan kajian teknis. Dukungan sosial masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan proyek.
“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton,” ujar Syefdinon.
Menurut dia, konsep ISF Mentawai akan mengedepankan eco-efficiency dan zero waste. Sistemnya dirancang terintegrasi mulai dari intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dengan konsep tersebut, kegiatan budidaya diarahkan menerapkan prinsip good aquaculture practices, sehingga peningkatan produksi tidak berjalan sendiri tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.
“Konsepnya terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kita ingin pengembangan ini tidak hanya besar dari sisi produksi, tetapi juga efisien, ramah lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Syefdinon.
Jika terealisasi, kawasan ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.
Angka tersebut membuka peluang perubahan struktur ekonomi Mentawai. Masyarakat tidak hanya berpotensi terlibat sebagai pekerja tambak, tetapi juga dalam rantai usaha pendukung seperti penyediaan pakan, transportasi, logistik, jasa, pengolahan hasil perikanan hingga usaha mikro di sekitar kawasan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, investasi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai. Tim tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP dan pemangku kepentingan lainnya.
Syefdinon mengatakan tim tersebut akan memastikan seluruh kebutuhan dan tahapan awal proyek berjalan terukur.
“Target kita dalam dua sampai tiga bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” katanya.
Bagi Sumbar, rencana tersebut menjadi salah satu taruhan baru untuk mengembangkan ekonomi kepulauan. Mentawai yang selama ini dikenal dengan potensi wisata bahari dan kekayaan lautnya, kini juga didorong menjadi bagian dari rantai industri perikanan bernilai ekonomi tinggi.
