AGAM, HARIANHALUAN.ID — Penolakan terhadap rencana pembangunan flyover di kawasan Pasar Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, terus menguat. Masyarakat menilai proyek jembatan layang di jalur utama Bukittinggi–Padang itu berpotensi mematikan denyut ekonomi pasar tradisional yang telah hidup selama puluhan tahun.
Wali Nagari Padang Luar, Jufri, menegaskan masyarakat tidak menolak upaya pemerintah mengatasi kemacetan, namun pembangunan flyover dinilai bukan solusi yang tepat karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan pasar nagari.
“Kalau pembangunan flyover berdampak terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat di pasar nagari, jelas kami tidak setuju,” ujar Jufri, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, Pasar Padang Luar bukan sekadar pusat perdagangan lokal, tetapi menjadi sumber penghidupan ribuan warga mulai dari petani, pedagang, pelaku UMKM hingga buruh harian. Ia menyebut pasar tersebut telah menjadi urat nadi ekonomi masyarakat selama sekitar 75 tahun.
Jufri menjelaskan, dalam rapat penanganan kemacetan yang digelar di Kantor Gubernur Sumbar pada Oktober tahun lalu, telah muncul dua opsi solusi, yakni melanjutkan pembangunan jalan By Pass di Simpang Taluk serta revitalisasi Pasar Nagari Padang Luar.
Saat ini, pihak nagari masih menunggu tindak lanjut kerja sama revitalisasi pasar bersama PT KAI yang telah dirancang beberapa tahun terakhir.
“Kami berharap pemerintah lebih arif menyikapi persoalan ini dan tidak memaksakan pembangunan flyover yang berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat,” katanya.
Penolakan serupa juga disampaikan Kepala Pasar Padang Luar, Iswandi. Ia menilai keberadaan pasar memiliki dampak ekonomi besar, tidak hanya bagi masyarakat Agam dan Bukittinggi, tetapi juga pedagang dari luar daerah seperti Pekanbaru, Jambi hingga Medan.
“Peredaran uang di pasar ini mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap hari. Itu bisa dilihat dari transaksi perbankan di sekitar pasar,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan Pasar Padang Luar selama ini menjadi salah satu pusat distribusi sayuran terbesar ke Provinsi Riau dan Jambi. Puluhan truk sayuran diberangkatkan setiap hari dari kawasan tersebut.
“Untuk Jambi saja, sekitar 45 ton sayuran dikirim setiap hari, kecuali hari Senin,” jelasnya.
Menurut Iswandi, aktivitas bongkar muat selama ini dilakukan di dalam area pasar sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas utama. Ia menilai kemacetan lebih disebabkan tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
“Kami menolak pembangunan flyover, tapi sangat mendukung pembangunan jalan By Pass di Simpang Taluk untuk mengurai kemacetan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Agam, Benni Warlis, mengatakan salah satu kendala utama pembangunan flyover adalah aturan dari Kementerian PUPR yang melarang aktivitas di bawah jembatan layang.
“Konsekuensinya, jika flyover dibangun maka Pasar Padang Luar harus direlokasi. Kalau pasar direlokasi, untuk apa flyover dibangun karena kemacetannya otomatis sudah hilang,” kata Benni.
Ia menambahkan, hingga kini Pemerintah Kabupaten Agam masih menunggu sinkronisasi kebijakan bersama pemerintah pusat sebelum memutuskan kelanjutan proyek tersebut.(*)
