PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini memfokuskan penanganan pascabencana di sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) pada normalisasi sungai dan percepatan perbaikan jaringan irigasi. Hal ini guna mendukung aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5).
Peninjauan diawali di kawasan Batang Tompo Sitangkai yang terdampak banjir bandang pada 12 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU menyampaikan bencana telah mengakibatkan kerusakan sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, serta penumpukan material di aliran sungai.
Ia menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana harus dilakukan secara terpadu tanpa lagi membedakan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Langkah itu, katanya, sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
“Karena saat ini sudah memasuki musim tanam, maka irigasi menjadi prioritas utama. Kami ingin mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Usai meninjau normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, rombongan melanjutkan peninjauannya ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam. Menteri PU menyebut, Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi yang terbesar di Sumbar dengan kapasitas hingga 3.000 siswa. “Dalam perencanaannya, sekolah ini akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan proses pematangan lahan, sementara pembangunan fisik akan segera dimulai setelah tahapan tersebut selesai. Dody juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang ikut mendampingi Menteri PU menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Mahyeldi, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan masyarakat sekaligus menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah. “Kami sangat mendukung program strategis ini. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten harus merespons secara cepat dan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, cita-cita Indonesia Emas 2045 insyaallah dapat terwujud,” ujar Mahyeldi.
Pada kesempatan yang sama Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar telah menyiapkan lahan seluas 16 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berasal dari hibah keluarga besar COO Danantara, Doni Oskaria. Ia meyakini pembangunan proyek tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, karena tenaga kerja yang akan diprioritaskan terlibat dalam proses pembangunan adalah putra daerah. (*)
