JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi mengungkapkan keprihatinan terkait capaian imunisasi nasional. Hingga kini tercatat baru empat provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi target vaksinasi campak. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tercatat sebagai wilayah dengan capaian terendah dalam program perlindungan kesehatan anak tersebut.
Data ini menunjukkan tantangan besar dalam upaya eliminasi campak di Tanah Air. Menkes menekankan bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata sangat krusial untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) guna mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang dapat berakibat fatal bagi anak-anak. “Baru empat provinsi yang memenuhi target vaksinasi campak. Sementara itu, Sumatera Barat menjadi yang paling rendah capaiannya,” ujar Menkes, Selasa (23/6).
Kesenjangan capaian antarwilayah ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Rendahnya angka vaksinasi di beberapa daerah, termasuk Sumbar diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kendala logistik, akses geografis, hingga tantangan sosio-kultural dan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi.
Pemerintah pusat kini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) guna menyisir anak-anak yang belum mendapatkan dosis lengkap. Menkes mengingatkan bahwa campak adalah penyakit yang sangat menular, namun sangat mudah dicegah melalui imunisasi rutin.
Kemenkes, ucapnya, berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan khusus bagi provinsi-provinsi dengan rapor merah. Langkah ini diambil agar target eliminasi campak nasional dapat tercapai sesuai peta jalan kesehatan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi generasi masa depan Indonesia.
Meningkatnya Kelompok Anti-Vaksin
Salah satu penyebab masih rendahnya capaian vaksinasi campak nasional ini karena meningkatnya kelompik masyarakat yang anti-vaksin. Oleh karena itu, Kemenkes menyiapkan strategi edukasi baru untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program imunisasi.
“Yang penting juga, yang dulu tidak terlalu banyak tapi sekarang jadi makin meningkat. Intinya edukasi, ya. Strategi mengenai edukasinya ini harus lebih serius, karena tidak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin,” ujar Budi.
Budi mengatakan, hasil survei menunjukkan peran orang tua menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami manfaat imunisasi sehingga menganggap vaksinasi tidak penting.
“Kalau kita lihat dari survei, yang pertama orang tuanya yang melarang. Melarangnya kenapa? Karena mereka takut ada dampak demam biasanya, atau sakit. Ada juga yang mereka bilang karena mereka tidak tahu manfaatnya apa. Mereka merasa ini tidak penting. Nah, itu yang harus kita edukasi bersama,” ujar Budi.
Budi menegaskan bahwa manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan efek samping ringan yang mungkin muncul setelah vaksinasi. “Kalau ada demam sedikit, saya ingat saya waktu kecil juga diimunisasi demam, tapi dampak positifnya melindungi dari penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan hilang nyawa itu jauh lebih positif dibandingkan kalau kita imunisasi kemudian kita demam,” tuturnya.
Menurutnya, sejumlah kasus penyakit menular yang muncul dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. “Banyak sekali contoh kemarin polio outbreak, campak, anak-anak yang wafat, itu bisa kita hindari dengan imunisasi,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menilai meningkatnya kelompok anti vaksin tidak terlepas dari perubahan pola komunikasi masyarakat. Kelompok yang menyebarkan informasi negatif mengenai vaksin kini lebih mudah diterima publik dibandingkan pendekatan komunikasi konvensional yang selama ini digunakan pemerintah.
“Saya melihat ada pergeseran gaya komunikasi. Itu yang saya minta juga kepada para dokter-dokter ahli, teman-teman di Kemenkes, teman-teman di Dinas Kesehatan, cara komunikasi dengan masyarakat sekarang berbeda kan? Sehingga ada kelompok-kelompok yang menyosialisasikan bagaimana jeleknya vaksin, itu lebih bisa diterima oleh masyarakat,” kata Budi.
Oleh karena itu, Kemenkes akan menyesuaikan metode komunikasi dan edukasi kesehatan, agar lebih relevan dengan cara masyarakat mengonsumsi informasi saat ini. “Jadi kita mesti mau ubah gaya komunikasi, gaya edukasi kepada masyarakat kita,” tuturnya. (*)
