PESISIR SELATAN, harianhaluan.id — Kunjungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan DPRD ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kemilau Permata Sawit (KPS) di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, memanas ketika Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dani Sopian, melontarkan kritik keras kepada pihak perusahaan terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dikeluhkan petani.
Politisi Partai NasDem itu secara terbuka mempertanyakan transparansi perusahaan dalam menerapkan potongan timbangan dan menentukan harga pembelian sawit masyarakat.
Kemarahan Dani Sopian muncul setelah pihak perusahaan menyampaikan bahwa potongan TBS yang diterapkan masih standar yakni 6 persen tergantung kondisi cuaca dan kualitas buah.
Menurut Dani, angka tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diterima DPRD maupun hasil inspeksi lapangan yang pernah dilakukan sebelumnya.
“Kamu jangan ngomong yang baik-baik saja. Potongan timbangan 6 persen apanya? Itu bohong. Kami dulu waktu sidak ke sini potongan timbangan masih sekitar 9-12 persen. Informasi itu kami dapat dari masyarakat disini,” ujar Dani kepada perwakilan perusahaan, Senin (1/6/2026).
Ia menyebut, DPRD telah berulang kali menerima laporan dari masyarakat terkait tingginya potongan timbangan yang dinilai memberatkan petani sawit.
Bahkan, kata Dani, DPRD pernah melakukan inspeksi mendadak dan mengundang manajemen perusahaan dalam rapat dengar pendapat (RDP), namun tidak mendapatkan respons yang memuaskan.
“Kami juga sudah melakukan sidak ke sini, tapi tidak dihargai. Kami undang RDP, pimpinanmu tidak datang,” ucapnya lagi.
Dani Sopian Semprot Manajemen PKS Kemilau
Dani menegaskan DPRD Pesisir Selatan tidak pernah menghambat investasi yang masuk ke daerah. Namun, menurutnya, pihak perusahaan juga harus menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat dan menghormati lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami di sini tidak pernah menghambat orang untuk berinvestasi. Tapi tolong hargai kami dan bantu masyarakat. Berdirinya pabrik sawit di sini, itu berkat kami juga,” katanya.
Pernyataan keras tersebut menjadi sorotan dalam kunjungan yang dilakukan menyusul keresahan petani atas merosotnya harga sawit di Pesisir Selatan dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, Pengawas TBS PT Kemilau Permata Sawit, Erwin Saputra, menjelaskan bahwa harga pembelian TBS yang berlaku saat ini berada pada angka Rp2.350 per kilogram.
Menurutnya, perusahaan telah melakukan penyesuaian harga secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, termasuk kenaikan sebesar Rp200 per kilogram.
“Harga yang beredar di lapangan saat ini Rp2.350 per kilogram. Dalam beberapa hari terakhir kami juga sudah melakukan kenaikan harga secara bertahap, terakhir naik Rp200,” kata Erwin.
Ia menjelaskan rendahnya harga sawit di Pesisir Selatan dibanding sejumlah daerah lain di Sumatera Barat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya kondisi geografis dan karakteristik lahan perkebunan.
“Rata-rata tanah di daerah pesisir dekat dengan laut, sedangkan daerah seperti Sijunjung dan Dharmasraya merupakan tanah mineral. Dari segi kualitas tentu ada perbedaannya,” ujarnya.
Erwin juga menyebut potongan TBS yang diterapkan perusahaan berkisar antara 6 hingga 10 persen, tergantung kondisi cuaca dan kadar air dalam buah sawit.
“Kalau standar potongan biasanya 6 persen. Saat hujan bisa meningkat karena buah menyerap air,” jelasnya.
Meski mendapat kritik tajam dari DPRD, pihak perusahaan memastikan seluruh proses penerimaan buah dilakukan sesuai standar operasional perusahaan dan kualitas buah petani yang diterima masih dalam kategori normal.
Erwin juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati dan jajaran DPRD ke perusahaan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak bupati beserta rombongan. Untuk tindak lanjut terkait ketetapan harga akan kami sampaikan kepada manajemen,” tuturnya.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menekan perusahaan agar lebih transparan dalam menentukan harga dan potongan TBS. Di tengah keluhan petani yang terus menguat, DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai bisnis sawit di Pesisir Selatan. (h/kis)
