Keberpihakan kepada masyarakat adat harus menjadi kunci utama. Jangan sampai pembangunan pertanian justru membuat masyarakat lokal kehilangan ruang hidupnya sendiri. Sebab ketahanan pangan nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan ketahanan hidup masyarakat adat.
Dalam konteks ini, pembangunan pangan harus dipahami secara lebih luas. Ketahanan pangan bukan sekadar soal meningkatkan produksi beras, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional dan keberlangsungan budaya lokal. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Tidak semua masyarakat memiliki sejarah pangan yang sama. Ada masyarakat yang hidup dari beras, ada pula yang sejak dahulu bertumpu pada sagu, jagung, umbi-umbian, atau hasil hutan lainnya.
Karena itu, pembangunan pertanian nasional semestinya tidak memaksa seluruh daerah memiliki pola pangan yang seragam. Negara justru perlu menghargai keragaman pangan lokal sebagai bagian dari kekuatan bangsa.
Pada akhirnya, pernyataan Presiden tentang masyarakat desa yang tidak hidup dari dolar mengingatkan kita bahwa ekonomi rakyat sesungguhnya bertumpu pada kebutuhan nyata. Namun dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, negara juga perlu memahami bahwa rakyat tidak hidup hanya dari angka produksi semata. Mereka hidup bersama budaya, tanah adat, dan cara hidup yang diwariskan turun-temurun.
Sebab pangan bukan hanya soal apa yang dimakan manusia, tetapi juga tentang bagaimana manusia mempertahankan hidup, identitas, dan masa depannya
