PADANG, HALUAN – Kinerja sektor jasa keuangan di Sumatera Barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil sepanjang triwulan I 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan I-2026 tercatat tumbuh 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan, sektor keuangan terus memainkan peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
Berdasarkan data OJK hingga Maret 2026, total aset perbankan di Sumatera Barat mencapai Rp86,74 triliun atau tumbuh 3,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp75,50 triliun, meningkat 2,98 persen (yoy).
Di sisi penghimpunan dana masyarakat, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Total DPK tercatat sebesar Rp62,92 triliun atau naik 9,24 persen dibandingkan Maret 2025.
Meski rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sedikit meningkat dari 2,51 persen menjadi 2,78 persen, OJK menilai tingkat risiko kredit masih berada dalam batas yang aman.
Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp30,87 triliun atau sekitar 40,89 persen dari total kredit yang disalurkan. Namun, nilai tersebut mengalami kontraksi sebesar 2,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perbankan syariah juga mencatatkan kinerja yang menggembirakan. Total aset mencapai Rp14,84 triliun atau tumbuh 13,30 persen (yoy). Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp11,27 triliun atau naik 3,04 persen, sedangkan pembiayaan meningkat signifikan menjadi Rp12,71 triliun atau tumbuh 14,68 persen.
Risiko pembiayaan syariah juga masih terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,75 persen, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49 persen.
Di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik konvensional maupun syariah, pertumbuhan juga masih berlanjut. Total aset mencapai Rp2,93 triliun atau meningkat 7,17 persen, dengan penghimpunan DPK sebesar Rp2,11 triliun dan penyaluran kredit sebesar Rp2,26 triliun. Menariknya, sekitar 70,99 persen kredit BPR disalurkan kepada pelaku UMKM.
Tidak hanya sektor perbankan, industri pasar modal di Sumatera Barat juga menunjukkan perkembangan pesat. Jumlah Single Investor Identification (SID) hingga Maret 2026 mencapai 395.768 investor atau melonjak 97,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah investor saham tercatat sebanyak 135.455 investor atau tumbuh 39,37 persen. Investor reksa dana meningkat hampir dua kali lipat menjadi 379.212 investor atau tumbuh 99,80 persen. Sementara investor Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 10.690 investor atau naik 27,58 persen.
Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,96 triliun atau tumbuh 6,26 persen dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 2,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana pensiun juga mencatatkan total aset sebesar Rp2,79 triliun atau tumbuh 8,78 persen, meski jumlah pesertanya sedikit menurun menjadi 4.769 peserta.
Sementara itu, perusahaan modal ventura masih mengalami kontraksi dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp50,78 miliar atau turun 7,54 persen. Berbeda dengan perusahaan penjaminan yang mampu mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp443,03 miliar atau naik 0,84 persen.
Adapun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga menunjukkan perkembangan positif. Total aset mencapai Rp6,98 miliar atau tumbuh 2,19 persen, sedangkan pembiayaan meningkat 10,54 persen menjadi Rp2,68 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 964 orang atau tumbuh 25,85 persen.
Selain menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, OJK Sumatera Barat juga terus memperkuat edukasi dan pelindungan konsumen. Hingga Maret 2026, OJK telah melaksanakan lima kegiatan edukasi secara langsung dan lima kegiatan edukasi melalui media sosial serta media digital yang menyasar masyarakat umum, pelaku UMKM, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa.
Di bidang pelindungan konsumen, OJK menerima 192 pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pengaduan tersebut didominasi persoalan restrukturisasi atau relaksasi kredit, perilaku petugas penagihan, dugaan fraud eksternal, serta layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
OJK menegaskan, kondisi sektor jasa keuangan yang tetap sehat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. (h/yes)
