PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi senilai Rp1,1 triliun yang didanai APBN.
Program tersebut diproyeksikan memperkuat pengendalian banjir sekaligus meningkatkan ketahanan kota melalui pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan rawan bencana. Komitmen tersebut menjadi poin penting dalam rapat strategis antara Pemko Padang dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6) kemarin.
Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian persoalan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah telah diinstruksikan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan agar pekerjaan dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan program tersebut karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Selain mendukung percepatan pembangunan fisik, sambung Fadly, Pemko Padang juga menyatakan kesiapan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang menjadi salah satu prasyarat utama pelaksanaan proyek.
“Opsi relokasi warga di kawasan berisiko tinggi juga akan kita siapkan apabila dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi ancaman bencana di masa mendatang,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan program rehab-rekon yang didanai melalui Kementerian Pekerjaan Umum tersebut akan diawali dengan rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago.
Selain itu, pekerjaan juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, serta pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir di masa mendatang,” kata Reski Wahyudi.
Melalui percepatan rehab-rekon ini, Pemko Padang dan BWS Sumatera V berharap risiko banjir dapat ditekan secara bertahap, sekaligus menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih terintegrasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penataan ruang yang berpihak pada keselamatan masyarakat. (*)
