“Orang bekerja dua jam saja sudah dianggap bekerja. Padahal, dari sisi pendapatan dan produktivitas, itu belum tentu layak. Ini yang membuat angka terlihat turun, tapi kualitasnya belum tentu membaik,” tutur Guru Besar Ekonomi Pembangunan Unand itu kepada Haluan, Selasa (5/5).
Lebih jauh, ia menyoroti kelompok yang luput dari statistik utama, yakni mereka yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan, atau yang disebut sebagai idleness. Kelompok ini justru menjadi indikator penting dalam membaca kondisi ketenagakerjaan secara utuh. “Mereka ini tidak tercatat sebagai pengangguran, tapi juga tidak produktif. Jumlahnya bisa sebesar angka pengangguran terbuka itu sendiri,” ujarnya.
Bahkan, pada kelompok usia muda 20–24 tahun, gabungan antara pengangguran terbuka dan idleness secara nasional bisa mencapai 30 hingga 34 persen. Menurutnya, ini angka yang besar dan harus jadi perhatian serius.
Prof. Elfindri juga menyoroti dominasi sektor informal di Sumbar. Kondisi ini membuat penurunan TPT menjadi kurang relevan sebagai indikator kesejahteraan. “Banyak yang bekerja, tapi di sektor informal dengan pendapatan tidak pasti. Secara statistik mereka tidak menganggur, tapi secara ekonomi belum tentu sejahtera,” katanya.
Ia menilai, kondisi ini berbeda dengan negara maju, di mana mayoritas lapangan kerja berada di sektor formal, sehingga angka pengangguran lebih mencerminkan kondisi riil ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Sumbar dan Indonesia bisa dibaca dari dua sisi, yakni supply (suplai) dan demand (permintaan) tenaga kerja. Dari sisi suplai, kualitas dan keterampilan tenaga kerja dinilai masih lemah. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap masuk dunia kerja karena minim pengalaman dan keterampilan praktis. “Sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, mereka tidak dibekali pengalaman kerja yang cukup. Akhirnya, saat lulus, tidak siap bekerja,” ujarnya.
Sementara dari sisi permintaan, minimnya investasi menjadi persoalan utama. Ia melihat belum banyak proyek yang benar-benar mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. “Investasi belum bergerak optimal. Investor masih wait and see di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Ini berdampak langsung pada terbatasnya lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya berbangga dengan penurunan angka TPT. Diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dan membuka lapangan kerja produktif.
Ia bahkan mengusulkan program padat karya seperti reboisasi hutan kritis yang dapat menyerap tenaga kerja muda secara langsung. “Tidak perlu gaji besar, yang penting mereka bekerja dan produktif. Ini bisa jadi solusi jangka pendek sekaligus investasi jangka panjang,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menawarkan skema investasi yang jelas dan terukur guna menarik investor. Menurutnya, harus ada desain besar. Tanpa itu, sulit berharap penyerapan tenaga kerja meningkat signifikan.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa indikator TPT hanya salah satu alat ukur yang memiliki keterbatasan. “Kalau hanya melihat selisih 0,5 atau 1 persen, itu belum cukup menggambarkan kondisi sebenarnya. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja,” katanya.
Peningkatan Kualitas Lewat Pelatihan
Dari sisi kualitas tenaga kerja, pelatihan vokasi masih menjadi opsi utama untuk menekan angka pengangguran di daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Firdaus Firman menyampaikan, sepanjang 2025, tercatat sekitar 3.000 peserta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh disnaker provinsi, kabupaten/kota, hingga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Program ini juga didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
