PADANG, HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan perbaikan dan perubahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2024. Salah satunya terkait alur dan denah TPS.
Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, perubahan pertama yiatu denah TPS, khususnya posisi tempat duduk saksi pasangan calon dan Pengawas TPS yang lebih presisi.
Posisi duduk, kedua, saksi dan pengawas TPS berada di belakang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 dan KPPS 5 dekat pintu masuk, dan juga di belakang ketua KPPS, KPPS 2 dan KPPS 3.
“Perubahan denah TPS ini diakomodir berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan dari hasil evaluasi Pemilu dan Pilkada sebelumnya,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar itu, Senin (28/10).
Dikatakannya, dengan perubahan posisi tempat duduk saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, diharapkan aktivitas KPPS 4 dan KPPS 5 dalam melakukan registrasi dan identifikasi terhadap berbagai kategori pemilih serta penandatanganan daftar hadir oleh pemilih, dapat diawasi dan cermati oleh Pengawas TPS dan saksi. Sehingga potensi adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di suatu TPS dapat diantisipasi.
Dalam denah baru tersebut, kata Ory, saksi pasangan calon dan Pengawas TPS juga duduk di belakang ketua KPPS, KPPS 2 dan KPPS 3. Hal ini bertujuan agar saksi dan Pengawas TPS dapat melihat dengan seksama penataan administrasi pemilih dan pelayanan kepada pemilih oleh ketua KPPS dan KPPS 2 dan 3 terlaksana dengan baik.
Ory Sativa Syakban mengatakan, layanan tersebut di antaranya, pemberian surat suara dua jenis pemilihan kepada pemilih berupa surat suara yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS dan dalam keadaan baik, tidak rusak dan dalam keadaan terlipat.
Kemudian, layanan bagi pendamping pemilih disabilitas dengan menggunakan form C-pendamping sebelum mendampingi pemilih disabilitas, dan layanan prioritas terhadap pemilih disabilitas, ibu hamil atau pemilih lanjut usia.
Lebih jauh Ory Sativa Syakban mengatakan, yang tidak kalah penting yaitu layanan terhadap pemilih pindahan, dimana pemilih pindah antar kabupaten dan kota dalam provinsi hanya mendapatkan surat suara gubernur dan wakil gubernur saja, dan pemilih pindah antar kecamatan atau desa/kelurahan dan nagari dalam satu kabupaten/kota mendapatkan dua jenis surat suara, yakni surat suara gubernur dan wakil gubernur dan surat suara bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
Selain denah lokasi TPS, hal yang baru pada pemungutan dan penghitungan suara adalah perihal koreksi kesalahan penulisan pada C-hasil plano, dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan dua garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan dan membubuhkan paraf ketua KPPS dan saksi yang hadir.
“Pada pemilihan serentak nasional ke depan, tidak ada lagi koreksi dengan menggunakan cairan penghapus tulisan seperti yang pernah dilakukan pada Pemilu Tahun 2024 kemarin,” katanya.
Ory menambahkan, perbaikan dan perubahan denah lokasi TPS tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelayanan terhadap pemilih, mengurangi potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan untuk meningkatkan peran serta Pengawas TPS dan Saksi pasangan calon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. (*)
