Oleh: Israr Iskandar (Dosen Sejarah Universitas Andalas)
Beberapa waktu belakangan ini, relasi (pemerintah) Indonesia-Amerika Serikat (kembali) menjadi sorotan di dalam negeri Indonesia. Tidak hanya terkait hubungan dagang atau ekonomi, tetapi juga politik. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia adalah teman sejati Amerika Serikat di kancah internasional, termasuk peran historis negara adidaya itu dalam mendukung perjuangan Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, umpamanya, menuai polemik di kalangan masyarakat.
Sejumlah pihak mengkritik pernyataan Prabowo yang seolah hendak menihilkan fakta sejarah yang lain. Pengamat politik internasional, Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi politik “Rakyat Bersuara” beberapa waktu lalu mengatakan bahwa AS memang telah membantu Indonesia pada akhir masa Revolusi Kemerdekaan dengan menekan pihak Belanda sampai kemudian terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir Desember 1949, yakni momen ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulautan Republik Indonesia.
Namun ia juga mengingatkan, pada pengujung 1950-an, AS lewat suatu operasi rahasianya justru mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi.
Sebelumnya, budayawan Goenawan Mohamad di salah satu media sosialnya juga mengemukakan kontra-narasinya terhadap pernyataan Presiden. Ia tidak hanya menyorot keterlibatan AS dalam mendukung PRRI/Permesta, tetapi juga menyebut ayahanda Prabowo, yakni Sumitro Djojohadikusumo, sebagai tokoh PRRI, gerakan politik-militer yang menurutnya nyaris memecah NKRI dan mendorong Indonesia ke dalam kubu imperialis.
Perang Dingin
Kata orang, sejarah selalu aktual, apalagi sejarah kontemporer. Hal itu karena adanya relasi kuat antara aneka corak gejala dan peristiwa di masa lalu dengan gejala atau peristiwa di masa kini. Sejarah hubungan Indonesia-AS pada dekade-dekade awal pasca-kemerdekaan tentu punya kaitan kuat dengan perkembangan kekinian, terutama karena AS hingga saat ini masih menjadi kekuatan paling berpengaruh di dunia, terutama secara politik, militer dan ekonomi.
Perihal PRRI, dalam narasi sejarah yang lebih komprehensif, peristiwa yang hampir tujuh dekade lalu itu dipahami sebagai persoalan politik Indonesia yang bersifat kompleks. Selain berkenaan dengan masalah konflik politik domestik yang rumit, termasuk antara lain tuntutan otonomi daerah dan konflik elite nasional (militer dan sipil), PRRI/Permesta juga mempunyai dimensi internasional. Dalam hal ini, PRRI/Permesta berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan lainnya pada dekade 1950-an yang sebagiannya bersifat lokal.
Dalam bukunya, Subversi dalam Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (terjemahan 1997), Audrey R Kahin dan George McT Kahin mengungkap keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA), sebagai dinas intelijen luar negeri AS, dalam PRRI/Permesta tidak semata-mata karena konflik domestik Indonesia, tetapi terutama terkait kepentingan geopolitik Perang Dingin, antara blok negara-negara berideologi kapitalis-demokrasi liberal versus negara-negara berideologi komunis. Sebagai negara kapitalis dan demokrasi liberal paling utama pasca-Perang Dunia II, AS di bawah pemerintahan Presiden Dwight D Eisenhower menjadikan ekspansi komunisme sebagai dasar politik globalnya, termasuk untuk kawasan Asia Tenggara (Kahin & Kahin, 1997: 2).
Untuk mendukung sikapnya itu, AS lewat CIA membantu para pembangkang di daerah dengan senjata, pelatihan, dan dukungan logistik secara rahasia, dan kebijakannya itu pada akhirnya menyulut perang saudara yang dahsyat di Indonesia. Arah dan tujuan AS saat itu adalah membendung ekspansi komunisme dengan mendukung suatu pemerintahan yang antikomunis, walaupun dalam kondisi “Indonesia yang dipecah.”
Tentu jika dicermati lebih jauh, keterlibatan CIA dalam PRRI/ Permesta saat itu sungguh mengancam kesatuan Indonesia, sekalipun para pembangkang di Sumatera memiliki keengganan untuk mempertimbangkan pemisahan wilayah itu dari bagian lain di Indonesia (Kahin & Kahin, 1997:94).
Sejarah menunjukkan, operasi rahasia AS itu mengalami kegagalan. Pasukan Jenderal Nasution yang mengetahui intervensi negara adidaya itu ternyata dengan relatif cepat berhasil mematahkan perlawanan PRRI di beberapa titik krusial di Sumatera, termasuk Riau, daerah di mana AS memiliki ladang minyak yang strategis.
Pukulan terhadap PRRI/Permesta itu tak hanya menaikkan pamor Soekarno dan militer di bawah Nasution, tetapi di sisi lain menyebabkan buyarnya keyakinan AS terhadap kekuatan “pemberontak.” Menyadari bahwa kegagalan dini misi rahasia tersebut telah menyebabkan memburuknya hubungan Washington dan Jakarta, AS segera memutar haluan: “memulihkan” kebijakannya terhadap pemerintahan Soekarno.
Uraian di atas menunjukkan pasang surut relasi Indonesia-AS pada dekade-dekade awal pascakemerdekaan sangat dipengaruhi geopolitik Perang Dingin, di mana AS menjadi salah satu kekuatan utamanya saat itu. Sebagai “kampiun” dari kubu negara-negara kapitalis dan “demokrasi liberal,” AS berkepentingan sangat dalam membendung pengaruh kubu lawannya, yakni negara-negara komunis, sekalipun upaya itu tidak selalu berhasil. (*)
