Oleh: Danestita Ulva Winzini
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNAND
Saat ini media sosial berkembang luas ke sektor pendidikan, bisnis, ekonomi, hiburan, hingga politik. Dinamika politik Indonesia yang tersebar di media sosial penuh dengan pemandangan yang sama setiap minggunya, seorang politikus melontarkan pernyataan kontroversial, kemudian digoreng habis-habisan oleh para netizen di media sosial.
Netizen lalu menyerbu media sosial sang tokoh hingga tersudut dan akhirnya membuat berbagai macam klaim sebelum akhirnya merilis pernyataan resmi. Hal ini sudah bisa kita lihat bukan hanya dari satu tokoh politik saja, ada banyak tokoh politik Indonesia yang blunder kemudian ramai di media sosial sehingga mereka memberikan pernyataan klarifikasi.
Narasi pernyataan yang mereka rilis itu disusun seolah-olah perkataan mereka bisa ditarik kembali dari benak masyarakat, padahal realitas komunikasi publik bekerja dengan cara yang bertolak belakang.
Prof. Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (2021) menjelaskan bahwa salah satu prinsip dari komunikasi adalah bersifat irreversible. Artinya, pesan yang sudah disampaikan tidak bisa benar-benar ditarik kembali.
Satu kali suatu pesan itu disampaikan ke ruang publik, pesan yang disampaikan dapat berdampak terhadap penerima dan dapat mengubah cara penerima memandang si penyampai pesan. Ucapan maaf mungkin bisa menyelamatkan dinamika hubungan di masa depan, namun tidak bisa mengubah efek dan makna yang terlanjur terbentuk dari ucapan pertama.
Di era digital hari ini, sifat irreversible mengalami implifikasi berlipat ganda. Potongan video singkat, tangkapan layar, hingga meme dapat menyebar lebih cepat dari pada pernyataan resmi tim humas suatu partai atau kementerian.
Sebelum pernyataan klarifikasi diterbitkan di media resmi, pernyataan awal yang bermasalah sudah lebih dulu diunggah ulang secaa masif, diarsipkan di ranah publik digital, dan menjadi bahan perbincangan di berbagai grup percakapan.
Pernyataan klarifikasi resmi sulit menandingi media sosial yang mengandalkan algoritma untuk mengangkat konten yang sedang booming dan menjadi pembicaraan panas para netizen.
Celakanya, sebagian pejabat publik kerap menganggap ucapan sebagai instrumen sepele yang dapat dibongkar-pasang sesuka hati. Pejabat publik sering kali menganggap ucapan sebagai hal sepele yang cukup diselesaikan dengan “salah kutip” atau “minta maaf”.
Ketidakpahaman atas sifat irreversible ini bukan sekadar urusan blunder tata bahasa, melainkan ancaman nyata bagi legitimisasi kepemimpinan dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Ketika pejabat publik berbicara tanpa kehati-hatian, reputasi serta rasa percaya publik ikut menjadi taruhan.
Kita dapat mengamati fenomena ini dari gaya komunikasi pejabat teras maupun elit politik di tingkat eksekutif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga kerap mengalami fenomena ini.
Presiden Prabowo pernah menyebutkan bahwa upah pengupas bawang sebesar Rp 700.000 per kilogram di Sidang Tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus 2026, namun kenyataan di lapangan upah yang bisa dihasilkan para pengupas bawang hanya Rp500-Rp700 per kilogram.
Beliau juga pernah memberikan pernyataan yang salah dalam pidatonya di Rapat Paripurna RI pada 20 Mei 2026 dengan menyatakan gaji guru naik hingga 300%, namun kemudian meralatnya dengan menyatakan bahwa yang naik itu adalah gaji hakim.
Kejadian seperti ini juga sering dialami oleh pejabat publik lain. Ini bukan lagi hal yang asing di mata masyarakat Indonesia. Sudah banyak pejabat publik yang blunder dengan pernyataan yang tidak jelas, tata bahasa yang salah, etika berkomunikasi yang kurang, namun tetap kurang berusaha untuk memperbaikinya.
Saat mulai menjadi gunjingan masyarakat, mereka baru melakukan aksi membuat pernyataan. Ketika seorang pejabat tinggi memberikan respons spontan terhadap suatu isu, ucapan tersebut langsung dibaca oleh pasar dan rakyat sebagai kebijakan resmi.
Meskipun tim humas milik pejabat atau kementerian merilis pernyataan klarifikasi, persepsi mengenai keraguan, emosi atau ketidakpastian kebijakan sudah terlanjur menguat di tengah masyarakat.
Fenomena ini kian rumit saat politisi dan tokoh publik lain memakai akun media sosial pribadi untuk membangun hubungan parasosial dengan pengikut.
