PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap III Tahun 2026. Sejumlah persoalan teknis mulai dari status lahan, dokumen lingkungan, akses jalan hingga jaringan telekomunikasi dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Setda Pesisir Selatan, Selasa (26/5/2026).
Rapat dipimpin Asisten II Setdakab Pesisir Selatan, Hadi Susilo, dan dihadiri sejumlah kepala OPD serta perwakilan instansi terkait, di antaranya PLN Cabang Painan dan PDAM.
Dalam rapat itu dijelaskan, Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya memperoleh kesempatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III Tahun 2026 setelah sebelumnya usulan tersebut sempat terkendala persoalan alih fungsi lahan yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sekretaris Dinas Pertanian, Hendro Kurniawan, menjelaskan bahwa lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah memiliki luas sekitar 9,8 hektare dan telah bersertifikat sehingga berstatus clear and clean.
“Sebagian lahan sekitar 3,4 hektare masih dalam proses perubahan status LP2B. Saat ini mekanisme teknokratis sedang berjalan dan menunggu persetujuan Menteri Pertanian,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Sebagai bagian dari proses tukar guling lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan pengganti melalui program pencetakan sawah baru seluas 4 hektare. Untuk program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Tak hanya persoalan lahan, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sekretaris DinsosP3A, Isman, menyebut penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp400 juta.
Menurutnya, proses penyusunan AMDAL akan diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang membutuhkan waktu sekitar 45 hari. Sementara keseluruhan tahapan AMDAL diperkirakan berlangsung hingga empat bulan.
Di sektor infrastruktur dasar, Dinas PUPR melaporkan akses jalan menuju lokasi sekolah saat ini masih memiliki lebar sekitar 4 meter. Untuk memenuhi standar operasional pembangunan, jalan tersebut perlu diperlebar menjadi 6 meter.
Pelebaran jalan itu nantinya membutuhkan pembebasan lahan tambahan serta koordinasi dengan pemerintah nagari setempat.
Sementara kebutuhan air bersih akan dipenuhi melalui jaringan PDAM dengan pemasangan sambungan pipa sepanjang sekitar 500 meter. Sedangkan untuk pasokan listrik, jaringan PLN disebut telah tersedia di kawasan tersebut.
Namun demikian, pihak PLN meminta adanya surat permohonan resmi beserta rincian kebutuhan daya listrik untuk mendukung pembangunan kawasan pendidikan tersebut.
Persoalan telekomunikasi juga ikut dibahas dalam rapat. Pemerintah daerah menilai kawasan calon lokasi Sekolah Rakyat masih membutuhkan penguatan jaringan komunikasi.
Salah satu opsi yang disiapkan yakni penambahan satu unit Base Transceiver Station (BTS) atau penggunaan layanan internet berbasis satelit seperti Starlink guna mendukung aktivitas pendidikan dan administrasi sekolah nantinya.
Asisten II Setdakab Pesisir Selatan, Hadi Susilo, menegaskan seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat menyelesaikan berbagai persyaratan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh dukungan mulai dari kesiapan lahan, dokumen lingkungan, infrastruktur dasar hingga jaringan utilitas dapat segera tuntas sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Selatan bisa direalisasikan sesuai jadwal pemerintah pusat.
“Semua OPD terkait diminta mempercepat penyelesaian tahapan yang menjadi kewenangan daerah agar pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat berjalan sesuai target,”katanya. (*)
