Jika murid di sekolah negeri memperoleh layanan pendidikan tanpa biaya, maka murid di sekolah swasta yang menjadi bagian dari sistem penerimaan yang sama seyogianya juga mendapatkan dukungan serupa.
Salah satu alasan utama masyarakat berlomba-lomba masuk sekolah negeri adalah faktor biaya. Tentu saja, kebijakan ini membutuhkan komitmen anggaran yang kuat dari pemerintah.
Keempat, memperkuat penjaminan mutu melalui mekanisme evaluasi izin operasional sekolah. Sekolah yang dalam kurun waktu tertentu tidak mampu memenuhi standar mutu dan tidak memperoleh jumlah murid yang memadai perlu dievaluasi secara objektif.
Evaluasi ini bisa saja memiliki konsekwensi tidak diperpanjangnya izin operasional dan tidak diperbolehkannya menerima murid baru atau bagi sekolah negeri dilakukannya regrouping atau penggabungan beberapa sekolah. Langkah ini bisa ”memaksa” setiap sekolah untuk terus meningkatkan kualitasnya sehingga juga diminati masyarakat.
Kelima, meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Mereka harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mengikuti pengembangan profesional sehingga kualitas layanan pendidikan terus meningkat.
Di samping itu, sistem rekrutmen dan penempatan kepala sekolah juga perlu dilakukan secara lebih tepat agar setiap sekolah dipimpin oleh sosok yang mampu membawa perubahan.
Sebab, di balik setiap sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat, selalu ada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang bekerja dengan visi, dedikasi, dan kompetensi yang tinggi.
Pada akhirnya, tujuan besar kita bukanlah membuat masyarakat semakin pandai memilih sekolah, melainkan menghadirkan sekolah-sekolah yang sama-sama layak untuk dipilih.
Ketika mutu pendidikan benar-benar merata, air mata orang tua dan anak-anak yang kecewa karena gagal masuk ke sekolah impiannya akan semakin berkurang.
Sebab, di mana pun mereka bersekolah, mereka tetap memperoleh pendidikan yang bermutu. Bukankah itu yang sesungguhnya menjadi cita-cita pendidikan nasional? Wallahu a’lam bish shawab. (*)
Oleh: Junaidi (PNS Disdikbud Kota Padang)
