JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi layanan pendidikan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemulihan pembelajaran, revitalisasi dan relokasi sarana dan prasarana, penyediaan ruang kelas darurat, serta pemberian bantuan bagi pendidik dan peserta didik terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Oleh karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mendikdasmen, beberapa waktu yang lalu.
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan berbagai jenjang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Meski demikian, seluruh satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari total sekolah terdampak, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan 7 sekolah menumpang di sekolah atau bangunan publik lainnya. Ditargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Oleh sebab itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” katanya.
Untuk mendukung pemulihan, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun. Bantuan tersebut mencakup revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun dan tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp315,1 miliar.
Bantuan lainnya juga meliputi 35 ribu paket school kit, 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta dana operasional pendidikan darurat bagi 1.650 sekolah.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan. Hingga saat ini, 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun. Dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun, sementara 86 sekolah masih dalam proses penyaluran senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dibangun, dan sisanya dalam tahap perencanaan.
Selain itu, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki legalitas yang jelas.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Secara umum, layanan pendidikan di wilayah terdampak telah berangsur pulih. Kemendikdasmen terus mengawal percepatan revitalisasi, relokasi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, serta penyaluran berbagai bantuan agar seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.
Siapkan Anggaran Rp100,1 Triliun
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung pemulihan di berbagai sektor selama periode 2026 hingga 2028.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar, membangun kembali perumahan warga, memulihkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.
Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, anggaran itu akan disalurkan secara bertahap. Pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun. Program pemulihan permanen ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana maupun pendukung. Perkembangan pelaksanaan program mulai menunjukkan kemajuan.
Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik. Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses evaluasi dan persetujuan anggaran di Kementerian Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal. “Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6) lalu. (*)
