AGAM, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut usulan Dinsos Agam, para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini tengah melaksanakan asesmen terhadap calon penerima Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Hingga saat ini, jumlah data hasil asesmen calon penerima PPSE tercatat sebanyak 548 kepala keluarga (KK). Mereka merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bantuan sosial PKH dan program Sembako.
Asesmen dilakukan secara door-to-door guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Dalam proses tersebut, pendamping sosial PKH melakukan wawancara dan pengamatan langsung untuk memetakan profil keluarga, potensi usaha, minat, bakat, serta kebutuhan modal usaha yang diperlukan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam mengatakan, program PPSE merupakan langkah strategis untuk mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan beralih menjadi pelaku usaha yang mandiri serta produktif.
“Melalui asesmen yang dilakukan pendamping PKH, kita dapat mengetahui jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan calon penerima. Dengan demikian, bantuan yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” ujarnya.
Dalam program ini, setiap penerima akan memperoleh bantuan usaha senilai Rp5 juta. Bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dibelanjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun saat proses asesmen berlangsung.
Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan usaha produktif yang dijalankan penerima manfaat.
Pendamping sosial PKH memiliki peran penting dalam pelaksanaan program karena memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan. Melalui asesmen, mereka mengidentifikasi berbagai peluang usaha yang potensial dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan hingga industri rumah tangga.
Selain itu, petugas juga melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana usaha serta menilai kesiapan calon penerima dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
“Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga membangun komitmen masyarakat untuk berkembang dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial,” tambahnya.
Dinsos Agam berharap sinergi antara pemerintah daerah, pendamping sosial PKH, dan masyarakat dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program PPSE. Data hasil asesmen akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan usaha sehingga tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Agam optimistis upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dapat dilakukan lebih efektif melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi masyarakat dan kemandirian usaha keluarga. (*)
