Keterangan foto: Macet berkepanjangan di ruas Sitinjau Lauik dan Lembah Anai telah ikut menghambat distribusi BBM ke sejumlah wilayah di Sumbar. Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir antrean panjang kembali terlihat mengular di sejumlah SPBU di Sumbar. DOK. HALUAN
PADANG, HARIANHALUAN.ID — Macet berkepanjangan di ruas Sitinjau Lauik dan Lembah Anai, yang pada gilirannya ikut menghambat distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar), menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah (pemda). Persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebatas gangguan lalu lintas, melainkan telah menyentuh aspek ketahanan energi dan sistem logistik daerah.
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir menjadi gambaran nyata bagaimana satu titik kemacetan mampu memengaruhi aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
Meski pemerintah memastikan stok BBM dalam kondisi aman, keterlambatan distribusi membuat pasokan ke sejumlah SPBU tidak datang sesuai jadwal. Akibatnya, antrean panjang kembali terlihat mengular di sejumlah SPBU di Sumbar.
Menurut Pakar Transportasi Universitas Andalas (Unand), Dr. Yossyafra, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D, kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem distribusi barang strategis di Sumbar hingga saat ini masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi.
“Peristiwa ini harus dilihat sebagai sebuah peringatan. Masalahnya bukan karena BBM tidak tersedia, tetapi karena sistem distribusinya terganggu. Artinya, kita masih sangat bergantung pada satu koridor logistik utama, sehingga ketika terjadi kemacetan atau gangguan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (5/7).
Yossyafra mengatakan, dalam konsep transportasi modern, jaringan logistik seharusnya memiliki redundansi atau kemampuan sistem yang tetap berfungsi ketika salah satu jalur mengalami gangguan. Sayangnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya dimiliki Sumbar.
Ia menjelaskan, Sitinjau Lauik dan Lembah Anai bukan sekadar ruas jalan biasa. Kedua kawasan tersebut merupakan urat nadi distribusi berbagai komoditas, mulai dari BBM, pangan, material konstruksi hingga kebutuhan industri yang bergerak dari Kota Padang menuju berbagai daerah di Sumbar.
“Kalau koridor ini terganggu beberapa jam saja, dampaknya mungkin belum terlalu terasa. Tetapi ketika gangguan berlangsung berhari-hari, efek berantainya sangat besar. Distribusi BBM terlambat, biaya logistik meningkat, pasokan barang ikut tersendat, bahkan aktivitas ekonomi masyarakat bisa melambat,” katanya.
Persoalan tersebut, ucap Yossyafra, sebenarnya telah berulang kali terjadi. Sitinjau Lauik maupun Lembah Anai kerap mengalami kepadatan lalu lintas akibat tingginya volume kendaraan, kecelakaan, hingga gangguan cuaca. Namun, hingga kini penyelesaiannya masih bersifat reaktif.
“Kita sering kali baru bergerak ketika kemacetan sudah terjadi. Padahal yang dibutuhkan adalah sistem mitigasi yang mampu mengantisipasi gangguan sebelum menimbulkan dampak luas,” katanya.
Yossyafra menyebutkan, distribusi BBM merupakan layanan publik yang bersifat strategis, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan distribusi barang biasa. Untuk itu, ia mengusulkan adanya protokol khusus distribusi energi yang melibatkan pemerintah daerah, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta Pertamina.
Menurutnya, mobil tangki BBM perlu memperoleh prioritas dalam pengaturan lalu lintas, terutama ketika terjadi kemacetan panjang di jalur utama. “Perlu ada manajemen lalu lintas yang lebih adaptif. Misalnya melalui pengaturan window time, sehingga mobil tangki dapat melintas pada jam-jam tertentu ketika volume kendaraan lebih rendah. Langkah seperti ini relatif sederhana, tetapi dapat mengurangi keterlambatan distribusi secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan teknologi transportasi melalui sistem pemantauan lalu lintas secara real-time yang terintegrasi antara pemerintah, kepolisian, dan operator logistik.
Dengan sistem tersebut, armada pengangkut BBM dapat memperoleh informasi lebih cepat mengenai kondisi jalan, sehingga keputusan pengalihan rute maupun penyesuaian jadwal distribusi dapat dilakukan sebelum kendaraan terjebak kemacetan. “Di era digital seperti sekarang, informasi menjadi bagian penting dari manajemen transportasi. Semakin cepat informasi diperoleh, semakin kecil risiko keterlambatan distribusi,” katanya.
Lebih jauh, Yossyafra menegaskan bahwa untuk solusi jangka panjang, tidak cukup dengan hanya mengurai kemacetan di Sitinjau Lauik. Pemerintah perlu membangun sistem logistik yang memiliki daya tahan terhadap berbagai risiko.
Ia menilai pembangunan koridor alternatif harus dipercepat agar distribusi barang tidak hanya bertumpu pada satu jalur. Di sisi lain, konektivitas antarmoda, termasuk pemanfaatan pelabuhan dan jaringan transportasi lain, perlu diperkuat sehingga distribusi dapat dilakukan melalui berbagai pilihan.
Selain pembangunan infrastruktur, menurutnya keberadaan buffer stock atau cadangan BBM di wilayah strategis juga dinilai penting. “Cadangan distribusi menjadi sangat penting. Ketika pasokan dari terminal utama terlambat karena kemacetan, daerah masih memiliki stok penyangga, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal,” tuturnya.
Ia mengingatkan, konsep ketahanan energi tidak hanya berbicara mengenai jumlah stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan sistem transportasi mengantarkan energi tersebut kepada masyarakat secara tepat waktu.
“Kalau distribusinya tidak lancar, sebanyak apa pun stok yang tersedia tidak akan memberikan manfaat. Untuk itu, transportasi dan energi harus dipandang sebagai satu sistem yang saling bergantung,” katanya.
Yossyafra berharap kejadian ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sistem logistik Sumbar secara menyeluruh. Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin besar seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
“Pemerintah perlu mulai menyusun peta risiko logistik daerah. Kita harus tahu titik-titik kritis mana yang berpotensi menghambat distribusi barang strategis, lalu menyiapkan skenario mitigasinya sejak awal. Dengan begitu, ketika gangguan terjadi, pemerintah tidak lagi bekerja dalam situasi darurat,” katanya.
Ia menambahkan, investasi pada infrastruktur transportasi tidak hanya bertujuan memperlancar arus kendaraan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Transportasi adalah tulang punggung distribusi. Ketika transportasi terganggu, maka pasokan energi, pangan, hingga kebutuhan pokok ikut terdampak. Oleh sebab itu, membangun sistem transportasi yang tangguh sejatinya adalah investasi untuk menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Terhambatnya Distribusi BBM
Pertamina menyatakan, antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Sumbar dalam beberapa hari terakhir terjadi akibat adanya peningkatan waktu tempuh distribusi BBM dari Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung menuju SPBU. Hal ini disebabkan adanya sejumlah pekerjaan infrastruktur dan kepadatan lalu lintas pada jalur distribusi.
Beberapa faktor yang memengaruhi distribusi itu antara lain pekerjaan rehabilitasi Jembatan Bukit Putus di Kota Padang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU); pekerjaan pengaspalan di kawasan Lembah Anai, yang menerapkan sistem buka tutup jalur; serta kepadatan lalu lintas di ruas Sitinjau Lauik, yang kerap terjadi akibat insiden kendaraan.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, berbagai kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh armada mobil tangki menuju SPBU menjadi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
“Meski demikian, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan penyaluran BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sebagai langkah antisipasi, sejak 3 Juli 2026, IT Teluk Kabung telah mengoperasikan layanan penyaluran selama 24 jam penuh untuk mempercepat distribusi BBM ke seluruh wilayah layanan,” tuturnya.
Selain itu, Pertamina menambah armada mobil tangki guna memperkuat kapasitas distribusi sehingga proses penyaluran ke SPBU dapat berlangsung lebih optimal meskipun waktu tempuh perjalanan meningkat.
Pertamina juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, serta instansi terkait untuk mendukung pengaturan prioritas perjalanan armada mobil tangki BBM dan kendaraan pengangkut elpiji, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas pada jalur-jalur strategis distribusi.
Dukungan pengawalan dari kepolisian terhadap armada mobil tangki yang melintasi kawasan rehabilitasi Jembatan Bukit Putus di Kecamatan Bungus juga dilakukan guna memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.
Fahrougi mengatakan, Pertamina terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat dinamika pada akses distribusi. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan karena pasokan energi di wilayah Sumbar tetap tersedia dan terus disalurkan. (h/fzi)
