Ia mengaku pernah terlibat langsung memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan pihak pengembang dalam penyelesaian persoalan tersebut. Berbagai aspirasi masyarakat, seperti kekhawatiran terhadap habitat ikan, aktivitas nelayan, hingga terganggunya lokasi mandi masyarakat, menurutnya telah diupayakan untuk dicarikan solusi teknis.
“Semua masukan masyarakat sebenarnya sudah dicoba untuk diakomodasi. Bagaimana agar habitat ikan tetap terjaga, aktivitas nelayan tidak terganggu, dan fasilitas masyarakat tetap bisa digunakan. Namun pada akhirnya masih ada penolakan. Ini menunjukkan bahwa persoalan energi tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis,” ungkapnya.
Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pendekatan sosial dan komunikasi publik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pengembangan energi baru terbarukan di Sumatera Barat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada PLN dan Dinas ESDM yang dinilainya telah menjalankan tugas sesuai regulasi dalam mendorong pembangunan sektor energi. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, termasuk kebutuhan dukungan pemerintah terhadap sektor kelistrikan di daerah.
“PLN sudah bekerja dengan sangat baik. Dinas ESDM juga telah menjalankan regulasi yang ada. Ke depan, tinggal bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi agar potensi energi Sumatera Barat benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
