PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar), Nurul Hasanudin menegaskan bahwa masa depan ekonomi Sumbar sangat ditentukan oleh dua hal mendasar: kekuatan kolaborasi lintas sektor dan kualitas data statistik yang akurat.
Dalam forum Musrenbang RKPD Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernuran, Rabu (8/4), ia menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan tidak bisa lagi berjalan parsial. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat harus bergerak dalam satu tarikan nafas melalui skema pentahelix “Mari kita bangun kolaborasi, karena sendiri tak pernah hebat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kolaborasi tanpa data yang kuat hanya akan melahirkan kebijakan yang rapuh. Oleh karena itu, publikasi seperti Sumatera Barat Dalam Angka dan Kabupaten/Kota Dalam Angka harus menjadi rujukan utama perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi statistik di tingkat daerah, terutama dalam proses penginputan data.
Pada tahun ini, akan digelar Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini akan memotret secara menyeluruh struktur ekonomi Sumbar, mulai dari sektor pertanian, industri, konstruksi, hingga jasa, termasuk ekonomi digital dan ekonomi kreatif. “Ini bukan sekadar pendataan, tapi basis untuk merumuskan kebijakan ekonomi ke depan,” ucapnya.
BPS juga memotret kondisi ekonomi Sumbar yang belum sepenuhnya stabil. Pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan hanya sebesar 3,37 persen angka yang dinilai belum cukup untuk mengejar target nasional 8 persen. Secara nasional, posisi Sumbar masih berada di peringkat ke-14 dari sisi kontribusi ekonomi, dan peringkat ke-6 di Pulau Sumatera. “Kalau posisi ini tidak diperbaiki, kontribusi Sumbar terhadap target nasional akan sangat terbatas,” kata Nurul.
Ia juga mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Sumbar masih bertumpu pada sektor tradisional. Pertanian menjadi kontributor terbesar dengan 22,12 persen, disusul perdagangan 16,65 persen, serta transportasi dan pergudangan 10,68 persen.
Sorotan tajam diarahkan pada sektor konstruksi yang justru mengalami kontraksi minus 1,4 persen pada 2025. Hal ini dipicu selesainya proyek-proyek besar seperti tol pada tahun sebelumnya, sehingga terjadi efek high-base.
Dampaknya terasa signifikan di daerah. Kabupaten Padang Pariaman misalnya, mencatatkan kontraksi hingga minus 4,39 persen, yang menekan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 1,78 persen.
Padahal, jika sektor konstruksi bisa dijaga stabil, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi naik hingga 4,77 persen, bahkan Padang Pariaman bisa menembus 5 persen. “Ini menunjukkan betapa rentannya struktur ekonomi kita terhadap satu sektor,” ujarnya.
BPS juga mengungkap ketimpangan kontribusi ekonomi antar daerah. Kota Padang mendominasi dengan kontribusi 25,24 persen terhadap PDRB provinsi. Sementara daerah lain seperti Agam, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat masih berada jauh di bawah.
