Sebaliknya, ketika perhatian diarahkan pada kehilangan pekerjaan, transisi dapat dipahami sebagai ancaman bagi kelompok tertentu. Artinya, komunikasi bukan hanya mengenai apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana suatu persoalan dibingkai.
Perkembangan media digital membuat proses tersebut semakin kompleks. Pemerintah bukan lagi satu-satunya pihak yang dapat membentuk narasi mengenai transisi energi. Pekerja, masyarakat lokal, aktivis, akademisi, perusahaan, dan pengguna media sosial juga dapat memproduksi serta menyebarkan informasi.
Pesan pemerintah dapat dikomentari, diperdebatkan, bahkan ditafsirkan berbeda dari maksud awalnya. ruang digital seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk mendengarkan masyarakat.
Persoalan komunikasi semakin penting ketika transisi energi membawa risiko bagi pekerjaan dan ekonomi daerah. Jika sebuah pembangkit batu bara akan dipensiunkan, masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi mengenai alasan penutupan.
Mereka juga perlu mengetahui bagaimana nasib pekerja, alternatif ekonomi yang disiapkan, dan bagaimana keterampilan tenaga kerja akan dikembangkan. Di sinilah komunikasi risiko diperlukan. Komunikasi risiko bukan berarti meyakinkan masyarakat bahwa semua proses akan berjalan tanpa masalah.
Sebaliknya, komunikasi yang terbuka justru perlu mengakui adanya risiko dan ketidakpastian. Pemerintah dapat menjelaskan pilihan kebijakan, potensi dampak, serta langkah yang disiapkan untuk menghadapinya. Dengan demikian, masyarakat memiliki informasi yang lebih utuh dan kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya.
Pada akhirnya, transisi energi berkeadilan tidak hanya berbicara mengenai seberapa cepat Indonesia mengurangi energi fosil atau meningkatkan energi terbarukan. Transisi tersebut juga menyangkut bagaimana masyarakat memahami perubahan dan bagaimana kelompok yang terdampak dilibatkan di dalamnya.
Dari perspektif komunikasi, transisi energi merupakan proses membangun pemahaman bersama di tengah kepentingan yang berbeda.
Karena itu, komunikasi seharusnya tidak ditempatkan hanya sebagai alat untuk menjelaskan kebijakan yang sudah dibuat.
Komunikasi perlu menjadi bagian dari proses kebijakan itu sendiri: mendengar, menjelaskan, membuka dialog, mengelola perbedaan pemaknaan, dan membangun kepercayaan publik.
Jika infrastruktur energi menjadi bagian fisik dari transisi, maka komunikasi dapat dipandang sebagai infrastruktur sosial yang membantu masyarakat memahami dan terlibat dalam perubahan tersebut. (*)
