Oleh: Prof. Syafruddin Karimi (Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas)
Kenaikan suku bunga Bank Indonesia dalam waktu singkat menandai babak penting dalam kebijakan ekonomi nasional. BI menaikkan suku bunga acuan hingga 5,75 persen setelah tiga kali pengetatan sejak 20 Mei, 9 Juni, dan 18 Juni 2026. Total kenaikan mencapai 100 basis poin dalam empat minggu.
Langkah ini terlihat keras, tetapi pasar memberi alasan kuat. Rupiah sempat menyentuh 18.190 per dolar AS, lalu bergerak ke sekitar 17.700 setelah BI memperkuat sikap moneternya. Fakta ini menunjukkan bahwa BI tidak sekadar mengejar angka suku bunga. BI sedang menjaga jangkar kepercayaan.
Kebijakan ini membawa dampak langsung bagi masyarakat. Rumah tangga yang memiliki KPR berbunga mengambang, kredit kendaraan, kartu kredit, dan pinjaman konsumsi akan merasakan cicilan lebih mahal. UMKM juga menghadapi biaya modal lebih tinggi.
Bank biasanya menaikkan bunga deposito lebih cepat, lalu menyesuaikan bunga kredit dalam beberapa bulan. Karena itu, beban masyarakat tidak muncul sekaligus, tetapi bergerak melalui saluran perbankan secara bertahap.
Ilustrasinya jelas. KPR Rp500 juta dengan tenor 15 tahun dan bunga 10 persen menghasilkan cicilan sekitar Rp5,37 juta per bulan. Jika bunga naik menjadi 11 persen, cicilan naik menjadi sekitar Rp5,68 juta. Tambahan sekitar Rp310 ribu per bulan cukup berarti bagi rumah tangga kelas menengah.
Untuk kredit Rp100 juta tenor 3 tahun, kenaikan bunga dari 12 persen ke 13 persen menaikkan cicilan dari sekitar Rp3,32 juta menjadi Rp3,37 juta per bulan. Angkanya terlihat kecil, tetapi beban itu berat bagi debitur dengan pendapatan tidak tetap.
Pertanyaan penting muncul: apakah bunga tinggi masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Jawabannya bergantung pada kemampuan kebijakan menjaga stabilitas tanpa menekan sektor riil terlalu dalam.
Pertumbuhan kredit Mei masih mencapai 11,51 persen, sehingga transmisi pengetatan belum sepenuhnya terasa. Akan tetapi, penjualan ritel turun 3,7 persen dan surplus perdagangan hanya sekitar USD0,09 miliar. Data ini memberi peringatan bahwa daya beli dan bantalan eksternal tidak sekokoh yang terlihat di permukaan.
Meski begitu, BI punya alasan kuat untuk bertindak. Pasar forward dan NDF masih memberi harga pada risiko depresiasi rupiah ke area 18.160 sampai 18.205 dalam tenor satu tahun. Artinya, pasar belum sepenuhnya percaya bahwa tekanan rupiah selesai.
Jika BI berhenti terlalu cepat, pelaku pasar dapat kembali menguji rupiah. Importir akan mempercepat pembelian dolar. Korporasi akan memperbesar lindung nilai. Investor asing akan meminta premi risiko lebih tinggi. Tekanan itu dapat menaikkan harga impor, memperlemah SBN, dan memperburuk sentimen saham.
Data CDS juga memberi pesan penting. CDS 5 tahun Indonesia berada sekitar 86 basis poin, sedangkan CDS 10 tahun sekitar 139 basis poin. Indonesia tidak sedang menghadapi krisis gagal bayar negara karena rating masih berada pada kategori investment grade.
Akan tetapi, premi risiko Indonesia tetap lebih mahal daripada acuan BBB pada tenor penting. Ini berarti pasar masih meminta kompensasi tambahan atas risiko kurs, fiskal, likuiditas, dan arus portofolio global.
Masyarakat perlu merespons kebijakan ini dengan disiplin keuangan. Rumah tangga harus meninjau ulang cicilan, mengurangi utang konsumtif, memperkuat dana darurat, dan menunda belanja besar yang bergantung pada kredit mahal. UMKM perlu menjaga arus kas, mempercepat penagihan piutang, dan hanya memakai pinjaman untuk kegiatan yang benar-benar menghasilkan pendapatan.
Pemerintah memegang peran lebih besar. BI tidak boleh bekerja sendirian. Pemerintah harus menjaga defisit, mengendalikan subsidi energi, memperjelas pembiayaan program prioritas, dan memberi kepastian regulasi. Jika fiskal tidak kredibel, pasar akan terus meminta premi risiko tinggi dan BI harus mempertahankan bunga mahal lebih lama.
Strategi BI yang lebih agresif dibanding beberapa negara ASEAN dapat dibenarkan selama tekanan rupiah, forward, yield SBN, dan CDS belum mereda konsisten. Kebijakan ini benar sebagai pertahanan awal.
Batasnya juga jelas. Jika rupiah stabil, inflasi tetap dalam sasaran, forward membaik, dan fiskal memberi sinyal kredibel, BI perlu menahan langkah agar bunga tinggi tidak berubah menjadi beban panjang bagi konsumsi, investasi, dan pertumbuhan. (*)
