PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) terus menggenjot percepatan pemulihan infrastruktur jalan pascabencana yang melanda hampir seluruh wilayah Sumbar pada akhir November 2025 lalu. Berbagai skema pembiayaan ditempuh secara simultan, mulai dari optimalisasi anggaran reguler, dana tambahan pemerintah pusat, hingga jemput bola melalui proposal ke sejumlah kementerian.
Upaya percepatan pemulihan infrastruktur tersebut mengemuka dalam silaturahmi Tim Redaksi Harian Haluan yang dipimpin Pimpinan Umum Zul Effendi, didampingi Pimpinan Perusahaan Silvia Oktarice, Wakil Pemimpin Redaksi Isra Hermanto dan Reporter Fauzi, dengan Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades di ruang kerjanya, Rabu (15/7).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Dinas BMCKTR Adratus Setiawan dan Jabatan Fungsional Jalan dan Jembatan, Tomi Prima Putra. Dalam kesempatan itu, Armizoprades memaparkan bahwa sebelum bencana terjadi, tingkat kemantapan jalan provinsi di Sumatera Barat telah mencapai 71,1 persen. Namun, bencana yang melanda pada akhir November 2025 menyebabkan angka tersebut turun sekitar 0,5 persen.
Secara persentase, penurunannya memang terlihat kecil. Namun jika dihitung berdasarkan panjang jalan, dampaknya sangat signifikan. “Jalan provinsi yang menjadi kewenangan kami panjangnya mencapai 1.690,5 kilometer yang tersebar di 65 ruas jalan. Untuk meningkatkan satu persen tingkat kemantapan saja, kita harus memperbaiki sekitar 17 kilometer jalan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar. Jadi penurunan 0,5 persen itu sebenarnya cukup besar jika dikonversi ke panjang jalan dan kebutuhan biayanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan akibat bencana memang tidak terjadi di seluruh ruas. Namun titik-titik kerusakan tersebut berada pada lokasi yang sangat strategis sehingga mengganggu konektivitas antardaerah, bahkan sempat melumpuhkan akses transportasi masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
“Kami melihat persoalannya bukan semata panjang jalan yang rusak, tetapi lokasi kerusakannya yang memutus konektivitas. Karena itu penanganannya harus cepat,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas BMCKTR langsung melakukan penyesuaian terhadap seluruh rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Sejumlah pekerjaan yang telah dirancang melalui anggaran reguler bahkan harus didesain ulang agar sesuai dengan kondisi lapangan pascabencana.
“Rencana kerja yang sudah disusun untuk pelaksanaan 2026 banyak yang kami redesign. Prioritas berubah karena harus menyesuaikan kondisi jalan yang terdampak bencana,” jelasnya.
Di sisi lain, BMCKTR juga aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan mengajukan proposal khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum. Armizoprades mengungkapkan, proposal pertama diajukan sesaat setelah Menteri PU meninjau langsung kerusakan ruas Sicincin–Malalak.
“Setelah peninjauan lapangan, kami langsung menyusun proposal dan mengantarkannya ke Jakarta. Alhamdulillah usulan itu diakomodasi sehingga penanganan ruas Sicincin-Malalak sudah selesai dilakukan dan kini jalan tersebut sudah dapat difungsikan,” katanya.
Meski demikian, menurutnya masih terdapat pekerjaan lanjutan berupa pengaspalan akhir (finishing) serta pembangunan satu unit jembatan yang akan ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Sekarang jalan sudah fungsional dan bisa dilalui masyarakat. Tinggal finishing pengaspalan dan satu jembatan lagi yang akan dilelang BPJN pada Juli ini karena sudah masuk tahapan pembangunan permanen,” ujarnya.
Selain penanganan ruas Sicincin-Malalak, BMCKTR juga kembali mengajukan proposal khusus ke Kementerian PU senilai sekitar Rp400 miliar. Tidak berhenti di situ, pemerintah provinsi juga mengusulkan pembiayaan melalui skema Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun untuk mempercepat pemulihan infrastruktur jalan di Sumbar.
Selanjutnya, BMCKTR kembali mengajukan proposal kepada Kementerian PU untuk penanganan 21 ruas jalan provinsi dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. “Prinsipnya kami mencoba semua jalur pembiayaan yang tersedia. Semua peluang kami manfaatkan agar percepatan pemulihan infrastruktur bisa segera terealisasi,” katanya.
Langkah berikutnya dilakukan melalui skema pengembangan infrastruktur pariwisata. Proposal tersebut bahkan telah dipresentasikan langsung di Jakarta dengan nilai mencapai Rp2,3 triliun.
Dalam usulan tersebut, tidak hanya jalan berstatus provinsi yang diakomodasi, tetapi juga jalan kabupaten dan kota yang menjadi akses menuju kawasan strategis pariwisata. “Dari total Rp2,3 triliun itu, sekitar Rp811 miliar diusulkan untuk jalan kabupaten dan kota, sedangkan Rp1,5 triliun untuk jalan provinsi. Karena yang ingin kita bangun adalah konektivitas menuju destinasi wisata, bukan sekadar status jalannya,” jelas Armizoprades.
Selain berbagai proposal tersebut, Sumatera Barat juga memperoleh tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp256 miliar yang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana. Namun demikian, Armizoprades mengakui nilai tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan pemulihan infrastruktur jalan.
“Dana TKD ini tidak hanya untuk perbaikan jalan, tetapi juga digunakan untuk mitigasi bencana. Sementara hasil hitung cepat kami menunjukkan kebutuhan pemulihan infrastruktur jalan pascabencana bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau bahkan lebih,” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya percepatan pemulihan jalan di Sumbar saat ini dilakukan melalui empat skema pembiayaan secara bersamaan, yakni optimalisasi dana reguler, tambahan dana TKD, pengajuan proposal kepada Kementerian PU, serta proposal pengembangan infrastruktur pariwisata.
Di tengah berbagai upaya tersebut, Armizoprades mengingatkan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan, yakni maraknya truk Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Truk ODOL ini menjadi tantangan serius karena bisa memangkas umur rencana jalan hingga setengahnya. Jalan yang seharusnya bertahan bertahun-tahun menjadi jauh lebih cepat rusak akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Umum Harian Haluan, Zul Effendi, menilai pembangunan infrastruktur jalan merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Menurutnya, jalan bukan sekadar sarana transportasi, tetapi menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, perdagangan, industri, hingga sektor pariwisata.
“Ketika konektivitas terganggu, maka aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat. Karena itu, percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana menjadi pekerjaan yang sangat strategis,” ujar Zul Effendi.
Ia menegaskan, membangun kembali Sumatera Barat tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur pentahelix. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi, pengawas pembangunan, sekaligus penggerak optimisme masyarakat. Semangat kita adalah Build Back Better, membangun kembali Sumatera Barat dengan infrastruktur yang lebih tangguh, lebih berkualitas, dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pascabencana,” tutupnya. (h/fzi)
