Oleh: Meylan Zhara Astira
(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas)
Ketika membicarakan transisi energi, perhatian kita biasanya tertuju pada persoalan teknis seperti bagaimana mengurangi penggunaan energi fosil, meningkatkan energi terbarukan, dan menekan emisi karbon.
Padahal, perubahan tersebut tidak berlangsung di ruang kosong. Ada pekerja yang menggantungkan penghasilan pada industri energi, ada daerah yang perekonomiannya bergantung pada batu bara, dan ada masyarakat yang masih menghadapi persoalan akses energi.
Karena itu, transisi energi pada dasarnya juga merupakan perubahan sosial.
Gagasan just energy transition atau transisi energi berkeadilan muncul dari persoalan tersebut. Transisi tidak cukup hanya menghasilkan energi yang lebih bersih, tetapi juga perlu memperhatikan siapa yang terdampak dan siapa yang memperoleh manfaat.
Dalam konteks ini, komunikasi menjadi bagian penting dari proses transisi. Masyarakat perlu memahami apa yang sedang berubah, sementara pemerintah juga perlu mengetahui bagaimana perubahan tersebut dipahami dan dirasakan oleh masyarakat.
Indonesia telah terlibat dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan dalam KTT G20 di Bali pada 2022. Agenda tersebut mencakup pengembangan energi terbarukan, percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, penguatan jaringan listrik, serta aspek sosial dari transisi.
Namun, adanya kebijakan belum otomatis membuat masyarakat memahami proses tersebut. Di sinilah komunikasi publik menjadi penting.
Istilah “transisi energi berkeadilan”, misalnya belum tentu memiliki makna yang sama bagi setiap kelompok.
Bagi pemerintah keadilan dapat dikaitkan dengan pengurangan emisi, ketahanan energi, dan lapangan kerja hijau. Bagi pekerja batu bara persoalannya lebih konkret contohnya apakah pekerjaan mereka tetap tersedia dan bagaimana pendapatan keluarga mereka setelah perubahan?
Sementara bagi masyarakat di daerah penghasil batu bara persoalannya dapat berkaitan dengan masa depan ekonomi daerah. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak cukup hanya dilakukan dengan menyebarkan informasi.
Pesan yang sama dapat diterima secara berbeda karena setiap kelompok memiliki pengalaman dan kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, bahasa kebijakan yang bersifat teknokratis perlu diterjemahkan ke dalam persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai target penurunan emisi, tetapi juga perlu mengetahui apa arti target tersebut bagi kehidupan mereka. Komunikasi juga seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kebijakan dibuat.
Jika komunikasi baru dilakukan ketika keputusan sudah ditetapkan, masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima informasi. Padahal, kelompok yang terdampak memiliki pengetahuan yang penting. Pekerja mengetahui persoalan di tempat kerja, masyarakat lokal memahami kondisi daerahnya, sedangkan pemerintah daerah mengetahui struktur ekonomi wilayah.
Pengetahuan tersebut dapat dipertemukan melalui komunikasi yang lebih partisipatif. Dari perspektif komunikasi, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar kegiatan menyampaikan pesan. Komunikasi juga berkaitan dengan pembentukan makna.
Energi bagi seorang pekerja dapat berarti pekerjaan dan pendapatan. Bagi suatu daerah, energi dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Sementara bagi masyarakat yang belum memperoleh akses energi secara memadai, energi dapat berarti kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan menjalankan kegiatan ekonomi.
Karena itu, kebijakan yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh kelompok yang berbeda. Hal yang sama berlaku pada istilah “berkeadilan”. Ketika pemerintah menyebut sebuah kebijakan sebagai transisi energi berkeadilan, masyarakat dapat bertanya: adil bagi siapa dan bagaimana keadilan tersebut diwujudkan?.
Pertanyaan tersebut justru penting dalam komunikasi publik karena menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan kebijakan. Komunikasi yang baik tidak hanya berusaha membuat masyarakat menerima pesan, tetapi juga membuka ruang agar masyarakat dapat memberikan tanggapan.
Dalam hal ini, komunikasi dua arah menjadi penting. Pemerintah menyampaikan informasi, masyarakat memberikan respons, dan respons tersebut dapat menjadi bahan evaluasi. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan.
Pendekatan tersebut relevan karena transisi energi melibatkan banyak kepentingan dan pengalaman yang berbeda. Media juga memiliki posisi penting dalam membentuk pemahaman publik. Masyarakat mengenal transisi energi bukan hanya melalui komunikasi pemerintah, tetapi juga melalui pemberitaan media, media sosial, diskusi publik, dan pengalaman orang lain.
Sebuah kebijakan dapat diberitakan sebagai peluang investasi dan pengembangan energi hijau, tetapi dapat pula diberitakan dari sisi potensi kehilangan pekerjaan atau dampaknya terhadap daerah penghasil batu bara.
Dalam konteks tersebut, konsep framing menjadi relevan. Cara media memilih dan menampilkan suatu persoalan dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahaminya. Ketika media lebih banyak menonjolkan investasi dan teknologi, transisi energi dapat dipahami sebagai peluang ekonomi.
