PASBAR,HARIANHALUAN.ID — Upaya mendorong tata kelola sumber daya alam (SDA) berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat di tingkat nagari terus digencarkan.
NGO Rancak Publik bersama Pemerintahan Nagari Sinuruik sukses menghadirkan ruang dialog partisipatif untuk menyerap aspirasi dan memperkuat peran warga dalam menentukan masa depan ruang hidup mereka pada pada Senin (20/4/2026) kemarin.
Kegiatan bertajuk “Duduak Basamo” itu, mempertemukan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kelompok tani, Bundo Kanduang, PKK, Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, pemuda, hingga perangkat kecamatan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan setara, warga menyampaikan pandangan, harapan, sekaligus kekhawatiran terkait kondisi lingkungan di Nagari Sinuruik.
Diskusi tidak sekadar menjadi forum bertukar pikiran, tetapi juga mengajak masyarakat memahami pentingnya tata kelola SDA yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang kehidupan ekonomi secara adil.
Salah satu pendekatan yang mengemuka adalah skema perhutanan sosial, yang dinilai mampu memperkuat akses dan peran masyarakat dalam mengelola hutan.
Fasilitator kegiatan, Rozidateno Putri Hanida, dosen Administrasi Publik Universitas Andalas, memandu jalannya diskusi dengan pendekatan partisipatif. Peserta diajak memetakan kondisi nagari, potensi yang dimiliki, hingga tantangan yang dihadapi ke depan.
Direktur Rancak Publik, Tri Wahyuni Oktanita, menegaskan bahwa perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum atas pengelolaan hutan oleh masyarakat.
“Perhutanan sosial penting untuk memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mengurangi potensi konflik. Melalui ‘Duduak Basamo’, kami mendorong agar pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, sehingga keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, semakin kuat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, masyarakat juga menyuarakan berbagai kekhawatiran, mulai dari ancaman bencana seperti longsor, pencemaran sumber air bersih, hingga kerusakan ekosistem yang berpotensi memperparah kemiskinan dan pengangguran.
Namun di balik tantangan tersebut, Nagari Sinuruik dinilai memiliki potensi besar. Sumber daya seperti hasil hutan, pertanian, gula aren, kopi, minyak sereh, hingga potensi wisata alam menjadi peluang yang dapat dikembangkan, terutama dengan melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak.
Supri Nasution, anggota Kelompok Tani Hutan Tombang Saiyo Sejahtera, menyoroti perlunya dukungan konkret bagi masyarakat.
“Kami melihat potensi besar di nagari ini. Namun, akses permodalan, pelatihan, pemasaran, dan kepastian perizinan masih menjadi kendala. Dukungan serius sangat dibutuhkan agar kelompok tani hutan benar-benar berkembang,” katanya.
Komitmen menjaga kelestarian lingkungan juga ditegaskan Pemerintah Nagari bersama masyarakat. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah tidak menanam sawit di lahan masyarakat, sebagai upaya menjaga keberlanjutan hutan dan ruang hidup.
Sekretaris Nagari Sinuruik, Dasril, menyebut komitmen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Kami ingin pengelolaan hutan tetap terjaga dan berkelanjutan. Kesepakatan untuk tidak menanam sawit adalah bagian dari upaya melindungi lingkungan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Selain memperkuat pemahaman tentang perhutanan sosial, kegiatan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, seperti keterbatasan akses permodalan, minimnya pelatihan dan pendampingan, serta belum optimalnya keterlibatan perempuan dan pemuda.
Di sisi lain, peserta menekankan pentingnya peran niniak mamak, bundo kanduang, pemuda, serta penyuluh kehutanan dalam memperkuat kelembagaan lokal dan menciptakan tata kelola hutan yang inklusif.
“Duduak Basamo” pun menjadi langkah awal yang penting agar pembahasan perhutanan sosial tidak berhenti di level kebijakan, tetapi benar-benar berangkat dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan.
Ke depan, hasil diskusi ini diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun langkah strategis, mulai dari penguatan ekonomi lokal, peningkatan partisipasi kelompok rentan, hingga perumusan kebijakan nagari yang lebih berpihak pada keberlanjutan. (*)
