PADANG, HARIANHALUAN.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang didorong dan telah berhasil direalisasikan adalah, pemanfaatan Rp97 miliar dana Rajawali untuk penyertaan modal di Bank Nagari.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak saat menerima kunjungan silaturahmi tim Harian Haluan di Kantor DPRD Sumbar, Selasa (28/4). Dalam pertemuan tersebut Khairuddin didampingi anggota Fraksi Gerindra, Muchlis Yusuf Abit dan Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo.
“Sebelumnya, dana Rajawali ini sudah bertahun mengendap dalam bentuk deposito dengan bunga yang tidak terlalu besar. Ini menjadi perhatian kami di Fraksi Gerindra. Karena itu pada tahun lalu kami mendorong agar dana tersebut dimanfaatkan sebagai penyertaan modal di Bank Nagari,” ujar Khairuddin.
Menurutnya, berkat keseriusan Fraksi Gerindra mengawal persoalan ini, akhir 2025 berhasil dicapai kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Sumbar terkait pemanfaatan dana Rajawali sebagai penyertaan modal di Bank Nagari. Kebijakan tersebut telah resmi berjalan pada 2026 sekarang.
Khairuddin menyebut, melalui penambahan penyertaan modal di Bank Nagari, dividen yang diterima pemerintah daerah ke depan berpotensi meningkat. Dampaknya kontribusi terhadap PAD juga akan semakin besar dan berkelanjutan. “Dengan dividen yang meningkat, tentu akan berdampak positif terhadap PAD, yang pada akhirnya mendukung pembangunan di daerah,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar yang juga anggota Komisi III, Muchlis Yusuf Abit menambahkan, keberadaan dana hibah PT Rajawali yang diserahkan kepada Pemprov Sumbar telah melalui perjalanan yang panjang.
Sejak diberikan pada 2009, dana tersebut sempat mengendap bertahun-tahun tanpa pemanfaatan. Baru pada 2019 sebagian bunga dari dana hibah ini mulai disalurkan sebagai beasiswa untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu asal Sumbar. Hal ini dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah pada 2018.
Sebagai penyaluran perdana, sebesar Rp6 miliar dari bunga dana hibah PT Rajawali yang tersimpan dalam deposito dimasukkan dalam APBD 2019 melalui Dinas Pendidikan Sumbar untuk program beasiswa. Penyaluran dilakukan pada tahun ajaran baru 2019 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Meski sejak tahun 2019 bunganya telah dimanfaatkan untuk beasiswa, pokok dana Rajawali tetap tersimpan dalam bentuk deposito. Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar dana ini dimanfaatkan sebagai penyertaan modal di Bank Nagari dengan tujuan meningkatkan PAD yang bersumber dari dividen.
Muchlis menjelaskan, ketika dana Rajawali disimpan dalam bentuk deposito, bunga yang diterima tiap tahun hanya sekitar 6 persen. Sementara jika dimanfaatkan sebagai penyertaan modal di Bank Nagari, deviden yang bisa diterima pertahun bisa mencapai 15 hingga 16 persen.
“Selain meningkatkan PAD, langkah ini juga akan memperkuat posisi Pemprov sebagai pemegang saham utama di Bank milik daerah tersebut. Selain itu, program beasiswa juga akan tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap tahun Pemprov Sumbar harus menambah penyertaan modal di Bank Nagari sesuai kemampuan APBD. Saat ini, total saham Pemprov di Bank Nagari sekitar 31 persen.
“Dengan adanya tambahan penyertaan modal dari dana Rajawali, kita berharap persentase saham tersebut dapat dipertahankan. Hal ini penting mengingat kabupaten/kota juga berlomba-lomba menambah kepemilikan saham mereka di Bank Nagari,”katanya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo juga menegaskan, selain konsisten mengawal Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan PAD, setiap anggota Fraksi Gerindra juga menjalankan fungsi representasi dengan aktif hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, seluruh anggota Fraksi Gerindra rutin turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Setiap masukan yang dihimpun saat turun ke masyarakat, lanjutnya, tidak berhenti pada tahap penyerapan saja, tetapi ditindaklanjuti melalui program pokok pikiran (pokir) masing-masing anggota dewan, yang disinergikan dengan program pembangunan daerah.“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Apa yang disampaikan masyarakat menjadi dasar perjuangan kami dalam penganggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah,” ujar Nurkhalis yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Sumbar tersebut.
Ia menambahkan, fokus Fraksi Gerindra tidak hanya pada penguatan fiskal daerah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal ini diwujudkan melalui dorongan terhadap program-program yang menyentuh sektor produktif, seperti penguatan petani dan nelayan, dukungan terhadap UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses layanan kesehatan yang lebih merata.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga selalu menekankan pentingnya pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Khairuddin Simanjuntak kembali menambahkan, sesuai arahan Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, setiap wakil rakyat dari Gerindra wajib hadir dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ini adalah komitmen nyata Gerindra mengawal program pemerintah agar berjalan maksimal, sekaligus memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Tujuan kami di Gerindra sangat jelas, sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo bagaimana kami bisa menghadirkan senyum di tengah masyarakat. Itulah semangat yang kami pegang. Untuk mewujudkannya, kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk mereka yang masih terpinggirkan,”tukasnya. (*)
