BANDUNG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat memodernisasi sistem perparkiran guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah nyata ini diwujudkan melalui studi komparatif ke Pemerintah Kota Bandung untuk mempelajari keberhasilan pengelolaan parkir digital, khususnya penerapan pembayaran retribusi non-tunai di tepi jalan umum.
Kunjungan kerja dinas ini diterima langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung pada Senin (29/6).
Turut mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi, serta Kepala UPT Pengelola Perparkiran Nandar Arkandar bersama jajaran.Sementara itu, delegasi Pemko Padang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Raju Minropa, Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Syani, Kepala Disdukcapil Ances Kurniawan, Kabid Infrastruktur TI Diskominfo Romi Elpa Segas, Kabid Lalu Lintas Dishub Irfan Febrian, dan Kepala UPTD Perparkiran Dishub Hendriadi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa langkah strategis ini diambil setelah mengevaluasi sistem retribusi parkir di Kota Padang yang saat ini masih menggunakan metode tunai atau manual.
Sistem konvensional tersebut dinilai memiliki banyak celah kelemahan, baik pada pelaksanaan teknis di lapangan maupun dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan.
“Studi komparatif ini akan menjadi referensi utama bagi Kota Padang dalam menerapkan pengelolaan parkir digital. Kami berharap sistem baru ini dapat mewujudkan layanan parkir yang lebih lancar, aman, nyaman, transparan, sekaligus mengoptimalkan PAD,” ujar Maigus Nasir.
Dalam kunjungan tersebut, Pemko Padang membedah secara rinci proses implementasi teknologi, mekanisme pengawasan, hingga pola kemitraan yang diterapkan di Kota Kembang.
Target utamanya adalah mentransformasikan perparkiran tepi jalan umum di Kota Padang agar lebih tertib, transparan, dan sepenuhnya bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik kedatangan jajaran Pemko Padang. Ia membagikan pengalaman mengenai dinamika pengelolaan lalu lintas di Kota Bandung, di mana pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sudah hampir sebanding dengan jumlah total penduduk.
“Jumlah kendaraan di Bandung hampir sama dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pengelolaan parkir menjadi tantangan besar yang terus kami benahi melalui sistem pembayaran non-tunai yang bekerja sama dengan pihak ketiga,” jelas Muhammad Farhan.
Farhan menambahkan, digitalisasi retribusi di sejumlah titik strategis terbukti mampu meningkatkan efisiensi layanan publik di lapangan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan diskusi teknis antarperangkat daerah dan pertukaran cenderamata sebagai simbol sinergi kolaborasi demi kemajuan pelayanan publik di Indonesia. (*)
