Ia menyebut ornamen yang dipersoalkan masyarakat hanyalah bagian dari desain bangunan dan bukan simbol rumah ibadah.
“Itu hanya ornamen, kami tidak pernah meminta izin pendirian klenteng,” katanya.
Yohanes juga membantah tudingan bahwa pihak perusahaan merusak kawasan mangrove di sekitar Pulau Cubadak.
“Silakan cek saja bakau mana yang kami babat,” tegasnya.
Selain itu, pihak investor mengaku heran polemik tersebut baru mencuat sekarang, padahal pembangunan telah berlangsung sejak lama.
“Kalau kami melanggar peraturan atau izin, silakan tegur kami dan sampaikan secara tertulis,” ujarnya.
Di akhir forum, anggota DPRD Syafril Saputra meminta semua pihak menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai status bangunan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Apakah ini klenteng atau tidak. Sebab izinnya tidak ada klenteng tapi yang dibangun menyerupai klenteng. Ini perlu kita luruskan,” katanya.
Meski sempat diwarnai ketegangan dan adu argumentasi, RDP akhirnya tetap dilanjutkan dengan komitmen bersama untuk mencari solusi terbaik tanpa menghambat investasi maupun mengabaikan kearifan lokal masyarakat Pesisir Selatan. (*)
