Oleh : Bambang Soesatyo (Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20)
Di tengah dinamika dunia yang masih diliputi ketidakpastian saat ini, di mana logistik global belum kembali normal, lead time, biaya asuransi, dan biaya pelayaran masih tinggi, serta mata rantai pasok belum pulih dan ketidakpastian energi masih besar, selalu saja ada benih-benih pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan inisiatif yang bijak dan berani untuk mengakhiri periode suram sekarang. Kendati berselimutkan sejumlah masalah, Indonesia tetap memiliki potensi dan benih untuk mewujudkan hari esok yang baik berkat komitmen investasi asing yang diraih Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.
Hari-hari ini, banyak komunitas di sejumlah negara harus menjalani masa-masa sulit karena berbagai alasan, utamanya akibat perang. Tak terkecuali segenap masyarakat Indonesia. Sejak Maret 2026, sudah 85 negara harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sudah barang tentu alasan utama kenaikan harga BBM itu adalah gangguan pasok akibat ditutupnya jalur utama distribusi minyak dunia, Selat Hormuz.
Dua minggu gencatan senjata dalam perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memang sudah diberlakukan. Namun, gencatan senjata itu belum akan segera mengubah keadaan, karena belum ada kesepakatan terkait akses lalu lintas di Selat Hormuz. Artinya, kesepakatan itu tidak mengubah derajat ketidakpastian sekarang ini karena pihak yang berperang masih saja saling meneriakkan ancaman.
Apalagi kita mendengar dari balik layar monitor publik dunia, informasi adanya upaya aksi sabotase bawah laut, di mana intelijen taktis mencatat adanya penggunaan Unmanned Underwater Vehicles (UUV) yang tidak teridentifikasi yang telah merusak kabel serat optik bawah laut dan jalur pipa di sekitar pelabuhan Fujairah. Ini bukan sekadar blokade kapal, ini adalah upaya pemutusan saraf komunikasi logistik. Barangkali inilah yang menjelaskan mengapa perusahaan asuransi maritim seperti Lloyd’s dan lain-lain menaikkan premi risiko perang ke level yang sangat tinggi.
Indonesia memang tidak atau belum menaikkan harga BBM. Namun, situasi di kawasan Teluk itu tetap saja berpotensi mengeskalasi masalah yang tak bisa dihindari. Sebelum perang dimulai, Indonesia sudah dihadapkan pada sejumlah persoalan. Setelah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp240 triliun pada kuartal pertama 2026, kini APBN semakin tertekan karena harus menanggung lonjakan biaya subsidi sebagai konsekuensi logis dari lonjakan harga minyak dunia. Memang, pemerintah sudah mengemukakan tekadnya untuk tidak menyesuaikan (menaikkan) harga BBM. Namun, selalu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung negara. Misalnya, pertanyaan publik tentang kecukupan gas elpiji di waktu-waktu mendatang.
Defisit APBN menjadi indikator melemahnya kinerja perekonomian negara. Demikian pula dengan kinerja dunia usaha nasional yang ditandai dengan banyaknya perusahaan, termasuk jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang bangkrut. Fakta dan kecenderungan itu menyebabkan terjadinya gelembung angka pengangguran. Akibatnya, penghasilan jutaan keluarga menyusut, yang eksesnya berlanjut dengan melemahnya daya beli atau konsumsi.
Apakah dampak kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini ikut memengaruhi biaya produksi di dalam negeri? Sudah lazim bahwa lonjakan harga minyak menyulut efek domino berupa kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri. Selain belanja energi menjadi lebih mahal dari sebelumnya, membengkaknya biaya produksi tak terhindarkan akibat kenaikan harga bahan baku turunan minyak, misalnya plastik. Ketika biaya produksi naik di tengah lemahnya konsumsi atau belanja rumah tangga, volume produksi lazimnya dikoreksi menjadi lebih kecil. Ketika pabrik atau produsen melakukan penyesuaian dengan daya serap pasar, kemampuan menyerap tenaga kerja pun menjadi makin kecil.
Dampaknya sudah dirasakan hari-hari ini. Harga plastik naik tajam, lebih dari 50 persen. Kenaikan harga terjadi karena gangguan pasokan bahan baku nafta untuk memproduksi biji plastik. Permintaan plastik di dalam negeri tinggi, tetapi Indonesia memiliki ketergantungan pada impor. Situasinya menjadi makin rumit, selain karena dipicu oleh lonjakan nilai tukar dolar AS yang menyebabkan impor menjadi lebih mahal dari sebelumnya, juga adanya indikasi aksi oleh para pelaku usaha besar mulai mengonversi kekayaan dari sistem perbankan Indonesia yang terancam sanksi, ke dalam aset kripto dan properti luar negeri.
Seperti itulah rangkaian ekses dari dinamika dunia yang demikian suram saat ini. Tidak ada yang tahu bilamana harmoni global bisa terwujud kembali. Namun, ketidakpastian saat ini jangan diterima sebagai jalan buntu. Sebaliknya, rangkaian kesulitan itu harus ditanggapi dengan keberanian menggagas dan menempuh inisiatif-inisiatif baru untuk mendapatkan strategi atau cara memperbaiki semua kerusakan akibat ketidakpastian dimaksud.
Investasi Asing Jadi Harapan Pemulihan Ekonomi
Beruntung bahwa Indonesia memiliki potensi untuk keluar dari situasi runyam sekarang ini. Sambil mendorong pemerintah agar bijaksana mengatasi ketersediaan energi, utamanya BBM dan gas elpiji, perhatian bersama pun layak diarahkan pada benih-benih harapan yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara. Benih-benih yang dimaksud adalah besarnya nilai komitmen investasi asing untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri.
