PADANG, HARIANHALUAN.ID- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nofrizon, mengkritisi lambannya penanganan kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Padang Luar–Matur–Palembayan dan Padang Luar–Matur–Lubuk Basung. Menurutnya, kondisi jalan yang semakin memburuk telah mengancam keselamatan masyarakat dan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Nofrizon mengatakan, berdasarkan berbagai laporan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan, kerusakan jalan di kawasan Matur, Sungai Landia hingga Palembayan semakin memprihatinkan sejak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu.
“Jalan ini merupakan jalan provinsi yang menjadi urat nadi masyarakat. Kerusakannya tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena sudah menyangkut keselamatan jiwa. Pemerintah Provinsi harus segera mengambil langkah nyata untuk mempercepat penanganannya,” kata Nofrizon, Kamis (4/7).
Ia menilai kondisi di kawasan Sungai Landia menjadi salah satu titik yang paling mengkhawatirkan. Selain badan jalan mengalami kerusakan, kawasan tersebut juga rawan longsor, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Beberapa waktu lalu kembali terjadi longsor yang menimbulkan korban. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah muncul korban berikutnya. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat yang bergantung pada jalur tersebut.
Menurutnya, sektor pariwisata di kawasan Matur dan Maninjau mulai merasakan dampak penurunan jumlah kunjungan karena wisatawan khawatir melintasi jalan yang rusak. Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Agam.
“Kalau akses jalannya tidak segera diperbaiki, tentu akan berdampak pada pelaku usaha wisata, rumah makan, penginapan hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Nofrizon, para petani juga menghadapi kesulitan mengangkut hasil panen akibat kondisi jalan yang rusak. Biaya distribusi meningkat, sementara risiko kecelakaan bagi kendaraan pengangkut hasil pertanian semakin tinggi.
Tidak hanya itu, jalur tersebut juga menjadi akses utama bagi kendaraan pengangkut ikan dari keramba di Maninjau, distribusi kebutuhan pokok, hingga mobilitas masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan Kelok 44 dan sekitarnya.
“Jalan ini menghubungkan banyak aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau aksesnya terganggu, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Nofrizon mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan permanen pada ruas jalan yang rusak serta melakukan penanganan darurat di titik-titik rawan longsor agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
“Jangan hanya melakukan tambal sulam ketika kondisi sudah sangat parah. Pemerintah harus memiliki langkah yang cepat, terukur, dan berkelanjutan agar masyarakat merasa aman saat melintas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan sebagaimana semangat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
“Negara harus hadir sebelum terjadi musibah, bukan setelah korban berjatuhan. Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin jalan yang aman untuk bekerja, berusaha, dan pulang ke rumah dengan selamat,” tutup Nofrizon. (*)
