PADANG, HARIANHALUAN.ID — Meski pemerintah dan Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Barat (Sumbar), namun nyatanya hingga kini antrean panjang kendaraan masih mengular di sejumlah SPBU.Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi BBm di Sumbar.
Anggota DPD RI asal Sumbar, Muslim M. Yatim ikut menyoroti masih terjadinya antrean panjang truk angkutan barang dan kendaraan lainnya di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumbar, meski pemerintah telah menambah kuota solar bersubsidi untuk daerah tersebut.
Sorotan itu disampaikan Muslim saat menggelar reses bersama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wilayah Sumbar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, serta PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar di Kantor DPD RI Perwakilan Sumbar, Kamis (23/7).
Menurut Muslim, penambahan kuota solar bersubsidi merupakan hasil komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan antrean kendaraan di SPBU masih kerap terjadi. “Terkait hal tersebut memang sudah ada penambahan kuota. Namun demikian, kita masih melihat antrean panjang truk-truk besar dan kendaraan di SPBU,” ujar Muslim.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, selain penambahan kuota, diperlukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan penyaluran agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, distribusi BBM yang lancar menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian daerah, terutama bagi sektor logistik yang bergantung pada pasokan solar bersubsidi.
Sementara itu, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sumbar, Erick Kurniawan kondisi yang terjadi saat ini bukan disebabkan berkurangnya kuota BBM bersubsidi, melainkan akibat terganggunya proses distribusi yang dipicu sejumlah faktor yang terjadi secara bersamaan.
“Ini merupakan komplikasi dari beberapa faktor. Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat agar memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Menurut Erick, salah satu penyebab utama adalah pembangunan Jembatan Jeruai di kawasan Bungus yang menghambat mobilitas truk tangki pengangkut BBM menuju dan keluar dari depo.
Selain itu, distribusi juga terdampak oleh sistem buka-tutup di sejumlah ruas jalan serta kondisi lalu lintas di jalur Sitinjau Lauik yang kerap mengalami kemacetan. Kondisi tersebut membuat waktu tempuh armada distribusi menjadi lebih lama dari biasanya.
Di sisi lain, momentum libur panjang turut meningkatkan konsumsi BBM di Sumbar. Banyaknya wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung untuk menikmati destinasi wisata di Ranah Minang menyebabkan permintaan bahan bakar meningkat signifikan. “Sumbar menjadi tujuan wisata pada musim liburan. Kehadiran kendaraan dari luar daerah tentu ikut meningkatkan konsumsi BBM di SPBU,” ujarnya.
Meski demikian, Erick memastikan pemerintah bersama Pertamina telah mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut melalui penambahan kuota penyaluran BBM sekitar 15 persen. Namun, tambahan pasokan tersebut masih harus menghadapi berbagai kendala distribusi yang terjadi secara bersamaan.
“Penambahan kuota sudah dilakukan sekitar 15 persen. Namun karena adanya rangkaian kendala distribusi tadi, dampaknya tetap dirasakan masyarakat dalam bentuk antrean di sejumlah SPBU,” ujarnya.
Dinas ESDM Sumbar terus berkoordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM kembali normal sehingga antrean kendaraan di SPBU dapat segera terurai.
Erick juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), karena stok BBM pada dasarnya tetap tersedia dan pemerintah terus mengupayakan kelancaran penyalurannya.
Sampaikan Sejumlah Aspirasi
Dalam forum reses tersebut, Muslim juga menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari METI Sumbar, PLN UID Sumbar, dan Dinas ESDM Sumbar terkait ketahanan energi, pemerataan elektrifikasi, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Sumbar.
Sekretaris Umum METI Wilayah Sumbar, Fauzi menyebut perlunya solusi terhadap stagnansi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang menurutnya masih terkendala berbagai persoalan mendasar, seperti regulasi, status kepemilikan lahan, serta persoalan tanah ulayat yang kerap menjadi tantangan dalam realisasi investasi.
“Persoalan energi tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi teknologi. Dibutuhkan pendekatan sosial, hukum, dan komunikasi yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah, dan investor,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, METI Sumbar siap mengambil peran sebagai think tank sekaligus mediator dalam merumuskan berbagai solusi terhadap persoalan energi dan lingkungan, terutama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Sumbar.
Menurutnya, berbagai potensi pembangkit seperti geothermal dan PLTA di Sumbar sesungguhnya memiliki prospek besar. Namun, sejumlah proyek masih menghadapi resistensi masyarakat akibat pengalaman konflik agraria pada pembangunan proyek geothermal Gunung Talang pada 2012 silam. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar setiap investasi energi bersih dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif.
Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas (Unand) itu mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah melakukan penelitian mengenai manajemen risiko komunikasi dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam proses investasi energi bersih di Sumbar.
Menurutnya, penerapan prinsip FPIC menjadi salah satu pendekatan penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh, dilibatkan sejak awal, serta memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui forum reses tersebut, diharapkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi, pelaku industri, dan organisasi profesi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPD RI dalam mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan energi terbarukan sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Sumbar. (h/fzi)
