Oleh : Alfaiz Rayhan Azhim
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
Manusia dibangun untuk dapat membangun manusia lain. Era pemerintahan Prabowo Subianto memiliki program nasional yang berfokus pada pembangunan non-infrastruktur atau pembangunan manusia. Makan Bergizi Gratis (MBG)dan Koperasi Merah Putih menjadi sorotan masyarakat saat ini.
Triliunan anggaran dikucurkan untuk mendukung program ini bahkan pemerintah membuat kebijakan efisiensi anggaran guna memenuhi kebutuhan program ini. Namun dibalik ambisi itu semua pernahkah berpikiran darimana program ini berasal? Apakah program ini benar-benar sepenuhnya ditujukan untuk membangun manusia?
Program Nasional tentunya memiliki perencanaan yang panjang. Hingga saat ini program nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kontroversi. Program MBG menjadi sorotan utama, seperti yang terjadi pada beberapa kasus keracunan.
Ditelisik lebih jauh ternyata program ini tidak melibatkan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam perjalanan program nasional unggulan ini. Kasus seperti seharusnya tidak terjadi jika melalui perencanaan yang tepat.
Seolah-olah perencanaan ini tidak mencerminkan komunikasi organisasi yang baik antar lembaga dalam program nasional.
Koperasi Desa Merah Putih, Program Nasional lain yang menyita perhatian saat ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan berkaitan komunikasi pembangunan. Protes dari beberapa kepala desa mengenai dana desa yang dipotong hingga 70% untuk mendanai program Koperasi Desa Merah Putih.
Program Nasional terkesan seperti perintah otoriter dari pusat untuk daerah.
Permasalahan dua program Nasional ini memiliki penyebab yang beragam terutama dalam tahap perencanaan.
Seolah-olah dilarang melontarkan kata “kami belum siap” dalam perencanaan program ini. Hal ini bentuk kegagalan ruang dialogis saat persiapan program ini sehingga terjadi ketidakaturan dalam pelaksanaannya.
Padahal kalau kita mau jujur ruang dialogis bukanlah faktor penghambat dalam sebuah pembangunan. Komunikasi pembangunan membedah permasalahan dan menjadi solusi kunci dalam menanggulangi atau mengatasinya.
Everet Rogers seorang tokoh menekankan pentingnya agen perubahan dalam komunikasi pembangunan. Merepresentasikan adanya usaha partisipatif dalam upaya pembangunan manusia.
Komunikasi pembangunan dengan kemudahan teknologi komunikasi era saat ini sangat memungkinkan untuk lebih partisipatif. Program Nasional yang bersifat strategis dalam upaya pembangunan manusia dilakukan melalui ruang dialogis dapat meminimalisir kesalahan kebijakan akibat kegagalan komunikasi.
Selain itu, Melalui hadirnya ruang dialogis menempatkan peran agen perubahan dalam komunikasi pembangunan.
Beberapa puluh tahun yang lalu komunikasi pembangunan masih sering dijumpai dalam bentuk komunikasi satu arah (Top-Down) dari pemerintah atau agen perubahan ke masyarakat.
Namun, terdapat komunikasi dua arah yang lebih partisipatif dan membuka ruang dialogis yang baik. Hal ini merupakan bentuk kritik dan menjadi inti dari paradigma komunikasi pembangunan saat ini.
Terutama dalam pembangunan manusia, tidak mungkin rasanya mengesampingkan manusia dalam sebuah pembangunan, baik itu pembangunan manusia maupun pembangunan Infrastruktur.
Ruang dialogis sebagai wadah yang memungkinkan pertukaran ide atau gagasan tentunya akan menyelamatkan pemerintah seperti yang terjadi seperti contoh kegagalan sebelumnya yang terjadi pada dua program nasional ini. Bangunlah koperasi selayaknya prinsip koperasi yang bersifat dari bawah ke atas (Bottom to Up).
Tentunya hal ini akan memunculkan simpati masyarakat terhadap program yang memiliki kemaslahatan bagi orang banyak. Sungguh suatu paradoks yang ironis. Kita ingin membangun manusia yang sehat dan berdaya secara ekonomi, tetapi kita melakukannya dengan meruntuhkan satu-satunya ruang yang membuat manusia menjadi manusia: ruang untuk berbicara, untuk didengar, untuk tidak sekadar menjadi objek kebijakan.
Saya tidak sedang mengajak untuk menolak MBG atau Koperasi Merah Putih secara membabi buta. Bukan. Saya justru ingin program-program itu berhasil. Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya hanya mungkin jika kita berani mengakui bahwa tidak ada satu ukuran pun yang cocok untuk semua desa, semua anak, semua ibu.
Dan pengakuan itu hanya bisa lahir dari dialog yang sungguh-sungguh, bukan dari pengeras suara yang hanya bisa mengeluarkan perintah.
Sudah saatnya kita mengembalikan ruang dialog ke pusat pembangunan. Bukan sebagai formalitas musyawarah desa yang terburu-buru, melainkan sebagai praktik harian di mana pemerintah mendengar, belajar, dan memperbaiki berdasarkan suara warga.
Membangun manusia tanpa meruntuhkan ruang dialogis bukanlah sekadar slogan. Itulah satu-satunya jalan agar pembangunan tidak lagi melahirkan paradoks, melainkan keadilan yang hidup. (*)
