Oleh : Istiqamah Fitrah S.AP
Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik FISIP UNAND
Paradoks tengah melanda Nagari Gasan Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di satu sisi, hamparan wisata bahari dan kuliner menjanjikan potensi ekonomi yang melimpah. Namun di sisi lain, pengelolaannya terhambat oleh konflik berkepanjangan, persepsi negatif masyarakat, dan keterbatasan sumber daya yang akut serta fakta memilukan dimana dana kelola wisata hanya Rp5,5 juta dari tarif kunjungan, promosi digital mati suri, dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) belum berfungsi.
Ini bukan sekadar cerita tentang kegagalan tata kelola lokal. Ini adalah cermin dari sebuah tragedi struktural yang selama setengah abad diprediksi oleh para pemikir teori dependensi, namun terus kita abai.
Saya ingin mengajak pembaca melompat ke tahun 1976. Di tengah hangatnya Perang Dingin, jurnal World Development menerbitkan tulisan seminal S.G. Britton berjudul “The International Division of Leisure: Tourism and the Third World“. Britton dengan tajam memotret bahwa industri pariwisata global mereproduksi pola kolonialisme lama dimana negara-negara “periphery” (pinggiran) seperti Indonesia diposisikan sebagai pemasok pemandangan dan keramahan, sementara “core” (negara maju) menguasai distribusi keuntungan melalui maskapai, biro perjalanan, dan jaringan hotel internasional.
Konsep ini kemudian dikenal sebagai “Leisure Dependency” (Ketergantungan Rekreasi), sebuah perpanjangan dari teori dependensi Andre Gunder Frank (1969) dan Theotonio Dos Santos (1970). Intinya, ketika negara berkembang menggadaikan masa depannya pada pariwisata tanpa membangun kemandirian, mereka tidak sedang “naik kelas”, melainkan sekadar berganti bentuk ketergantungan dari komoditas tambang ke komoditas pemandangan. Dan Gasan Gadang adalah korban terbaru dari sistem ini.
Ketika Desa Hanya Jadi Pemandangan, Bukan Pemain
Mari kita bedah dengan pisau teori dependensi. Dalam perspektif neo-Marxis, keterbelakangan bukanlah fase alamiah menuju modernitas, melainkan diciptakan secara sistematis oleh relasi kuasa global yang timpang. Dos Santos (1970) mendefinisikan dependensi sebagai “situasi di mana ekonomi negara tertentu dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi negara lain”.
Nah, pertanyaan kritisnya, apakah pengembangan desa wisata di Gasan Gadang selama ini dikondisikan oleh kepentingan eksternal? Jawabannya ya, dan berikut buktinya.
Pertama, ketergantungan modal dan infrastruktur. Pengembangan wisata bergantung pada Dinas Pariwisata Kabupaten untuk pelatihan, sementara pendapatan asli daerah dari wisata hanya Rp5,5 juta. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat sebagaimana diakui oleh Bank Indonesia Kaltim (2026) justru menciptakan “zona nyaman” ketergantungan fiskal, bukan kemandirian . Desa tidak didorong untuk membangun model bisnis sendiri, melainkan menjadi pelaksana teknis dari proyek-proyek top-down.
Kedua, ketergantungan pengetahuan dan teknologi. Minimnya promosi digital yang diakui oleh Pemerintah Nagari Gasan Gadang mencerminkan ketidakmampuan mengakses rantai nilai pariwisata modern. Siapa yang saat ini menguasai platform reservasi, pemasaran digital, dan jaringan travel agent? Jawabannya korporasi global dan kepentingan eksternal. Penelitian Sabella Asad Dullah (2018) bahkan membuktikan bahwa kunjungan wisatawan asing ke Sumatera Barat baru berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah diinteraksikan dengan objek wisata yang dikelola secara profesional sesuatu yang justru tidak dimiliki Gasan Gadang saat ini.
Ketiga, ketergantungan keputusan pada aktor luar. Fakta paling memilukan adalah adanya konflik antara pemerintah nagari dengan tokoh masyarakat yang menganggap wisata bahari sebagai “tempat maksiat”. Di sini, teori dependensi mengajarkan bahwa fragmentasi sosial internal adalah produk yang diinginkan dari sistem kapitalis periferi, ketika masyarakat lokal saling berselisih, kekuasaan akan secara otomatis bergeser ke tangan investor atau birokrat eksternal yang “netral”.
Timpang Pariwisata Nasional: Bali sebagai Core, Daerah sebagai Periphery
Jika kita memperluas lensa ke tingkat nasional, pola yang sama terlihat lebih brutal. Data DPR RI (2025) menunjukkan bahwa 44 persen devisa pariwisata nasional masih berasal dari Bali sendirian . Sementara itu, 56 destinasi prioritas lainnya termasuk Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur berebut sisa keuntungan yang kecil.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga bahkan mengakui bahwa aksesibilitas yang buruk dan harga tiket pesawat yang mahal membuat wisatawan lebih memilih transit di Bali untuk ke mana pun. Akibatnya, daerah periphery seperti Sumatera Barat tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang “pusat” pariwisata nasional.
Lalu, apa solusinya? Saya tidak akan naif menawarkan penolakan total terhadap pariwisata. Namun, kita harus berani mengatakan bahwa pengembangan desa wisata tanpa penguasaan rantai nilai adalah bentuk baru dari penjajahan ekonomi.
Penelitian terbaru Muttaqin dkk (2025) menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata berkelanjutan bergantung pada penguatan BUMDes sebagai institusi pemberdaya, bukan sekadar sebagai pelaksana teknis. BUMDes harus didorong untuk menguasai setidaknya 3 lini sekaligus, yaitu pemasaran digital, pengelolaan homestay, dan kemitraan vertikal dengan agen perjalanan.
Untuk kasus Gasan Gadang, langkah konkret yang harus segera diambil adalah:
- Membangun cooperative enterprise yang sahamnya dimiliki kolektif oleh masyarakat nagari, bukan oleh investor luar.
- Melakukan audit rantai nilai untuk mengidentifikasi bocornya keuntungan ke tangan eksternal.
- Memanfaatkan dana desa untuk pelatihan literasi digital dan e-commerce, bukan untuk proyek infrastruktur megah yang tidak terawat.
Kembali ke Amanah UU Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejatinya telah memberikan amanah yang jelas dimana desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri. Namun, semangat kemandirian ini terus tumpul oleh birokrasi yang sentralistik dan hasrat investor yang ekspansif.
Kita tidak boleh membiarkan Gasan Gadang menjadi fosil berikutnya dari kegagalan sistemik. Karena setiap kali sebuah desa wisata gagal, yang mati bukan hanya potensi ekonomi, melainkan juga mimpi ratusan warganya untuk menentukan nasib sendiri.
Sudah saatnya kita berani mengatakan bahwa pariwisata harus melayani desa, bukan sebaliknya. Kalau tidak, jangan salahkan sejarah jika kelak mencatat program desa wisata sebagai proyek penghancur kemandirian lokal terbesar di abad ini tepat seperti yang diprediksi teori dependensi setengah abad lalu. (*)
