Oleh: Ilham Arsyad
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
Tumbuh kembang anak merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap orang tua. Anak yang sehat memiliki akal yang kuat dalam menjalankan kehidupannya kelak, dan hal ini tentu hanya dapat terwujud jika kebutuhan gizinya terpenuhi dengan paripurna.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, narasi besar ini membawa perubahan fundamental: para orang tua kini tidak perlu lagi khawatir akan kebutuhan nutrisi anak-anak mereka. Lewat pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN), negara hadir memastikan gizi terbaik sampai ke meja belajar.
Namun, di balik optimisme itu, muncul sebuah kontradiksi yang mulai mengusik ketenangan ekonomi lokal. Saat paket makanan didistribusikan di ruang kelas, denyut nadi ekonomi di dapur kantin justru melemah.
Niat mulia mencetak generasi unggul ternyata memicu fenomena “kanibalisme” ekonomi terhadap UMKM sekolah yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi mikro di lingkungan pendidikan.
Efek Domino ini tak terjadi di Kantin namun merambat ke UMKM yang bergerak di sektor Kuliner. Dengan pengadaan bahan baku yang masif oleh Dapur MBG mulai merembet ke semua sektor UMKM yang bergerak di bidang kuliner.
Bagi pengusaha rumah makan, warung nasi, hingga pedagang jajanan gerobak, bahan baku adalah nyawa. Ketika negara masuk ke pasar sebagai pembeli raksasa dengan anggaran mencapai Rp71 triliun, struktur harga dan ketersediaan barang di pasar seketika goyang.
Inilah yang saya sebut sebagai monopoli sistemis. Dengan modal besar, Dapur MBG cenderung menerapkan strategi borongan untuk mengejar harga murah. Distributor besar tentu lebih memprioritaskan “orderan raksasa” ketimbang melayani pedagang kuliner kecil yang hanya membeli beberapa kilogram cabai atau daging setiap harinya.
Akibatnya, UMKM kuliner kita harus berhadapan dengan dua kenyataan pahit sekaligus yaitu bahan baku yang sulit didapat dan harga pasar yang tidak stabil akibat stok terserap ke dapur pusat.
Dalam dunia bisnis, membeli banyak memang lebih murah. Namun, dalam kebijakan publik, logika ini bisa menjadi bumerang. Demi mengejar angka efisiensi anggaran, pemerintah cenderung memilih jalur pintas melalui vendor besar.
Praktik ini secara perlahan membunuh UMKM kuliner karena mereka kehilangan akses ke bahan baku murah yang kini dimonopoli oleh kekuatan anggaran negara.
Lebih ironis lagi, sering kali pengadaan skala besar ini terjebak pada manajemen yang kaku. Bahan baku diborong masif demi potongan harga, namun pada akhirnya hanya sebagian yang digunakan secara optimal.
Di satu sisi kita melihat efisiensi semu, namun di sisi lain kita melihat UMKM kuliner tiarap karena tak sanggup bersaing harga dengan “raksasa” yang didanai APBN tersebut.
Menuju Solusi yang Memanusiakan
Agar program Makan Bergizi Gratis tidak menjadi paradoks yang menyakitkan, diperlukan pergeseran paradigma. Pemerintah jangan hanya mau praktisnya saja dengan menunjuk vendor besar yang rentan praktik monopoli.
Sudah saatnya negara menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi. UMKM kuliner dan pengelola kantin harus di rangkul, bukan dipinggirkan. Alih-alih berkompetisi memperebutkan bahan baku, Dapur MBG seharusnya menjadi mitra yang memasok bahan baku berkualitas bagi UMKM lokal untuk diolah bersama.
Kebijakan pengadaan bahan, harus menjadi kewajiban hukum agar anggaran triliunan rupiah itu tidak menguap ke perusahaan logistik besar, melainkan berputar di pasar-pasar rakyat.
Jangan sampai gizi anak-anak kita terpenuhi, namun di saat yang sama, kemandirian ekonomi orang tua mereka para pejuang UMKM kuliner justru luruh akibat sistem yang memonopoli.
Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menumbuhkan, bukan yang membunuh secara perlahan. (*)
