PADANG, HARIANHALUAN.ID — Perlambatan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025 menculkan kekhawatiran. Dengan kondisi ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir 2025, tren ini ditakutkan akan terus berlanjut pada tahun 2026.
Pakar Ekonomi UIN Imam Bonjol Padang, Huriyatul Akmal rendahnya pertumbuhan ekonomi pada 2025 lalu menunjukkan kalau ekonomi Sumbar sedang tidak baik baik saja. “Apalagi pada akhir tahun hanya tumbuh 1,69 persen. Kondisi ini bisa jadi alarm. Akan lebih berbahaya jika tren ini masih berlanjut ke kuartal I 2026,” tuturnya kepada Haluan, Selasa (21/4).
Ia menyebut, indikasinya adalah permintaan domestik yang melemah. Biasanya cerminan dari konsumsi dan investasi yang melambat. Sedangkan meningkatnya pertumbuhan di sektor industri pengolahan merupakan indikasi bagus.
“Namun tidak cukup kuat menopang sektor lain yang terlihat mengalami pelemahan, terutama sektor dominan di Sumbar: pertanian dan perdagangan. Apalagi jika pertumbuhan impor naik tajam, yang justru akan menekan PDRB,” katanya.
Dari sisi kondisi global, perlu dicermati perlambatan ekonomi, terutama yang berpengaruh kepada permintaan komoditas unggulan Sumbar seperti CPO. Volatilitas harga komoditi akan sangat mempengaruhi banyak sektor dan daya beli masyarakat. “Kebocoran akibat naiknya impor ini perlu dicermati lebih serius,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Yasri menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah banding tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya investasi.
“Investasi yang rendah di Sumbar menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penurunan investasi akibat daya tarik investasi yg rendah dan permintaan prodok Sumbar yang menurun,” ujarnya.
Menurut Prof. Yasri, penurunan pertumbuhan ekonomi Sumbar, khususnya pada kuartal IV 2025 disebabkan karena adanya bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
Banjir menyebabkan rusaknya infrastruktur sehingga mengganggu distribusi dan permintaan serta produksi di beberapa daerah seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Agam, Payakumbuh, Limapuluh Kota, Pasaman, dan daerah lainnya.
“Bencana juga menyebabkan berkurangnya wisatawan yang datang ke Sumbar. Efisiensi anggaran dan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat juga menjadi penyebab menurunnya investasi, permintaan, dan produksi,” tuturnya.
Di sisi lain inovasi atau hilirisasi juga menjadi penyebab karena program hilirisasi juga belum efektif di Sumbar.
Alami Perlambatan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Sumbar tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen. Kondisi ini memicu kekhawatiran, bukan hanya soal daya beli masyarakat, tetapi juga lemahnya sektor unggulan yang belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin mengatakan, pada 2025 Sumbar menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kepulauan Riau (Kepri) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,94 persen. Selanjutnya diikuti Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 5,35 persen, Lampung sebesar 5,28 persen, Jambi sebesar 4,93 persen, Bengkulu sebesar 4,80 persen, Riau sebesar 4,79 persen, Sumatera Utara (Sumut) sebesar 4,53 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09 persen, Sumbar sebesar 3,37 persen, dan Aceh sebesar 2,97 persen.
Ia mengungkapkan bahwa secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada tahun 2025 didominasi oleh Sumut dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera sebesar 23,54 persen, diikuti Riau sebesar 22,88 persen, Sumsel sebesar 13,71 persen, Lampung sebesar 9,98 persen, Kepri sebesar 7,27 persen, Jambi sebesar 6,66 persen, Sumbar sebesar 6,71 persen, Aceh sebesar 4,90 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22 persen, dan Bengkulu sebesar 2,13 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 sendiri dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp51,85 triliun,” katanya.
Ia mengatakan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,50 persen. Kemudian diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,09 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 4,14 persen.
Selanjutnya, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 3,71 persen. Sedangkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,01 persen dan 1,40 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Impor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 34,15 persen. “Perlu diperhatikan bahwa komponen ini merupakan pengurang PDRB,” ucapnya.
Sementara komponen lain yang mengalami pertumbuhan yaitu komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,16 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,28 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen.
Adapun komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,13 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,83 persen.
Lebih jauh Nurul mengatakan, struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumbar masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,12 persen; diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,65 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,68 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,47 persen; dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 8,55 persen. “Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 67,47 persen,” katanya. (h/yes)
