AGAM, HARIANHALUAN.ID – Gerakan tanam serentak nasional seluas 50 ribu hektare yang diinisiasi Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) digelar pada Kamis (30/4). Kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Agam sebagai bagian dari percepatan pemulihan produksi pertanian pascabencana.
Pelaksanaan utama berlangsung di Nagari Koto Kaciak ini menjadi titik koordinasi gerakan tanam serentak di 25 provinsi. Di wilayah Agam, kegiatan difokuskan pada pemanfaatan kembali lahan terdampak agar segera kembali produktif tanpa kehilangan musim tanam.
Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa percepatan tanam menjadi langkah krusial dalam menjaga produksi nasional.
“Hari ini kita melaksanakan tanam serentak di 25 provinsi dan dipusatkan di Kabupaten Agam. Untuk lahan CSR sekitar 5 ribu hektare, oplah sekitar 43 ribu hektare, serta lahan terdampak bencana di Sumbar yang sudah direkonstruksi dan kini mulai ditanami seluas 2.026 hektare,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada jeda antara pembukaan lahan dan proses tanam.
“Lahan yang sudah dibuka harus langsung ditanam. Jangan menunggu, karena berpotensi kembali ditumbuhi semak dan menghambat produksi,” tegasnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turut mengapresiasi langkah percepatan yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, upaya ini penting untuk menjaga stabilitas produksi di daerah terdampak bencana.
“Ini langkah strategis untuk memastikan produksi tetap terjaga. Kita optimistis, dengan percepatan ini, dalam waktu dekat sudah bisa memasuki masa panen,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan pusat, termasuk mengantisipasi potensi kekeringan agar siklus tanam tetap berjalan optimal.
Sementara itu, Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan bahwa daerahnya siap mendukung penuh program tersebut. Ia menyebutkan bahwa proses pemulihan lahan terdampak terus berjalan.
“Ke depan, sekitar 200 hektare lahan rusak sedang akan kita lanjutkan pengerjaannya, dan sekitar 1.000 hektare masuk program optimalisasi lahan,” jelasnya.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan di lapangan, terutama ancaman longsor yang dapat merusak kembali lahan yang telah diperbaiki. Karena itu, dukungan alat berat dinilai sangat diperlukan.
“Kita butuh minimal 20 unit alat berat untuk siaga di titik rawan. Jika terjadi longsor, bisa langsung ditangani agar lahan tidak kembali rusak,” tegasnya.
Gerakan tanam serentak ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, pemerintah daerah, hingga penyuluh pertanian dan petani setempat. (*)
